TEMPO.CO, Jakarta - Zulficar Mochtar kini tengah jadi sorotan. Ia melepaskan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengunduran diri itu sudah disampaikan dia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sejak Selasa lalu, 14 Juli 2020.
Adapun soal pengunduran diri Zulficar, Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo membantahnya. Zulficar, menurut KKP, tidak mengundurkan diri, tapi diberhentikan. Sebab, ia bukan berasal dari kalangan PNS.
Agung menjelaskan, KKP mengacu pada Peraturan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Berdasarkan beleid tersebut, Pasal 106 menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS.
Lalu seperti apa sosok Zulficar itu?
Selama ini Zulficar dikenal sebagai salah satu pejabat KKP yang mendukung pelarangan alat tangkap cantrang. Sikap Zulficar ini pernah disampaikan ke Komisi IV DPR pada 16 Januari 2018.
Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Zulficar baru dilantik menjadi Dirjen pada 22 Mei 2020 oleh Menteri Susi Pudjiastuti.
Sebelum masuk KKP, Zulficar juga sudah aktif terlibat dengan isu kelautan. Hal tersebut tampak dari profil Zulficar di akun Linkedin. Dia pernah menjadi Direktur Indonesia Maritim Institut pada 2011-2012 dan Kordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia pada 2007-2013.
Dia juga tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau Iskindo. Selain itu Zulficar pernah menjadi peneliti di United States Agency for International Development (USAID).
Zulficar lahir di Makassar pada 22 Juli 1971. Ia merupakan lulusan pendidikan program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) di Universitas Hasanuddin. Pada 2002, dia mendapat gelar master Kebijakan Lingkungan di Cardiff University.
Berita Selanjutnya
4 Jenis Kepesertaan BPJS Kesehatan, Cek Perbedaannya
14 menit lalu
Artikel Terkait
-
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil
-
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin
-
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu
-
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil
16 jam lalu
KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin
2 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia
2 hari lalu
Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu
3 hari lalu
Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.
Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam
5 hari lalu
Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
9 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar
14 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.
Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi
14 hari lalu
KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045
KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru
17 hari lalu
Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
20 hari lalu
KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.