Sri Mulyani Tanggapi Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Hal tersebut dinilai semakin memberikan keyakinan kepada masyarakat APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel.

    "Sehingga memberikan hasil peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 Juli 2020.

    Hal itu, kata dia, juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa mengelola keuangan negara berdasarkan good corporate governance dan akuntabel.

    Sri Mulyani menyebutkan perekonomian dalam APBN 2019 menunjukkan beberapa catatan dan capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global, geopolitik dan penurunan harga komoditas. "Perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,02 persen sedikit lebih lambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,17 persen," ujarnya.

    Pencapaian ekonomi Indonesia pada tahun 2019 itu juga relatif baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada level 4,4 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.