Bank Dunia Sebut Tiga Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lead Country Economist Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menyampaikan pemaparannya dalam acara diskusi Indonesia Economic Quarterly di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Lead Country Economist Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menyampaikan pemaparannya dalam acara diskusi Indonesia Economic Quarterly di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Satu Kahkonen mengatakan krisis di masa pandemi memberikan tantangan dan peluang. Dia melihat untuk meraih peluang membangun kembali perekonomian Indonesia terdapat tiga reformasi kunci.

    "Kami lihat 3 reformasi prioritas utk pemulihan. Pertama, prioritas pertama dlm pandangan kami adalah kita menggalakkan undang-undang atau omnibus law sehingga bisa meniadakan hambatan sehingga bisa mengundang investasi utk masuk ke Indonesia," kata Satu dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects, Kamis, 16 Juli 2020.

    Menurutnya, dengan berikan atau meniadakan hambatan investasi yang sehat, maka undang-undang omnibus akan menjadi struktur dasar untuk peningkatan investasi dan merupakan sinyal bagi ekonomi dunia, bahwa indo terbuka untuk bsinis.

    "Namun sebelum hukum bisa diterapkan, maka penting sekali untuk mengatur dengan sangat baik dan perlu juga harus diaudit dengan baik sehingga hukum bisa berfungsi efektif," ujarnya.

    Kedua, kata dia, reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk menggalakkan investasi. Dia menuturkan Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Hal itu, menurutnya, tidak bisa serta merta hanya berdasarkan dana publik atau APBN.

    Dia menilai Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta. Karena itu, BUMN memiliki peran sentral dalam berikan kontribusi peningkatan infrastruktur, tapi saat bersamaan masuk pendanaan dari sektor swasta.

    "Limit fiskal pemerintah juga buat BUMN beralih pada pembiayaan basis hutang sehingga alhasil pembiayaan masih hadapi tantangan. Oleh karenanya reformasi BUMN agar dapat menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta akan menjadi kunci untuk galakkan upaya di ranah infrastruktur," kata Satu. Ketiga, menurutnya, juga perlu akselerasi kebijakan pajak.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.