Optimalisasi Aset Rp 1.800 Triliun, PUPR Gandeng Kemenkeu dan ATR

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 16 Juli 2020 03:12 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengoptimalisasi aset Rp 1.800 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian PUPR akan menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR) dan Kementerian Keuangan dalam upaya tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya terkendala regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang aset tanah, rumah, dan bangunan dalam upaya penertiban aset. Dia menambahkan, aset tersebut berdasarkan PMK hanya berstatus hak pakai sehingga tidak bisa menjadi jaminan perbankan.

"Menurut aturan Kemenkeu, tanah negara itu statusnya hak pakai sehingga tidak bisa digunakan untuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha [KPBU]. Kalau dipakai pun jadinya gak bankable," ujarnya dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 15 Juli 2020.

Dia menambahkan bila regulasi di Kemenkeu tidak bisa diubah, pihaknya akan berkomunikasi lebih intens dengan Kementerian ATR. Hal ini sebagai upaya mencari jalan keluar agar aset negara yang tercatat sebagai aset Kementerian PUPR dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Sebelumnya anggota Komisi V DPR RI Mulyadi meminta kepada Kementerian PUPR agar meningkatkan pengelolaan atau aset manajemen di kementerian tersebut.

"PUPR ini saya harus garis bawahi soal aset manajemennya karena setiap periode itu keluar uang rakyat dan kemudian menjadi aset, seharusnya aset itu jadi bagian rekomendasi dalam program pembangunan berikutnya, apakah aset itu harus dikembangkan atau dilikuidasi," ujarnya.

Keputusan Kementerian PUPR itu menurutnya harus berdasarkan pengelolaan aset yang bertujuan jangka panjang, dalam menjaga aset negara tersebut sehingga tidak terbengkalai.

BISNIS






Terkini Bisnis: Indorama Bagi Dividen Rp 940 Per Saham, IKN Tiru Teknologi IPL Krukut

10 jam lalu

Terkini Bisnis: Indorama Bagi Dividen Rp 940 Per Saham, IKN Tiru Teknologi IPL Krukut

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang 26 Juni 2022, dimulai dari PT Indorama Synthetics Tbk. (INDR) bakal membagikan dividen


PUPR Sebut Teknologi IPAL Krukut Jadi Referensi Pengelolaan Limbah di Kawasan IKN

13 jam lalu

PUPR Sebut Teknologi IPAL Krukut Jadi Referensi Pengelolaan Limbah di Kawasan IKN

IPAL Krukut akan menjadi salah satu referensi bagi Kementerian PUPR dalam penentuan jenis teknologi pengolahan air limbah di Kawasan IKN Nusantara.


Kemenkeu Sebut PMN Garuda Akan Cair Tahun Ini

14 jam lalu

Kemenkeu Sebut PMN Garuda Akan Cair Tahun Ini

Penyertaan modal negara atau PMN pada 2022 bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cair pada tahun ini, termasuk bagi PT Garuda Indonesia.


PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

1 hari lalu

PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

PUPR mencatat terdapat 9 ruas jalan tol dengan total investasi Rp148,9 triliun yang tengah disiapkan untuk nantinya dilelang.


Kemenkeu Jelaskan Penyebab Penerapan Pajak Karbon Ditunda

2 hari lalu

Kemenkeu Jelaskan Penyebab Penerapan Pajak Karbon Ditunda

Kemenkeu memutuskan untuk menunda implementasi penerapan pajak karbon.


Ditjen Pajak: Tabungan Haji Wajib Dimasukkan ke Dalam SPT

4 hari lalu

Ditjen Pajak: Tabungan Haji Wajib Dimasukkan ke Dalam SPT

Ditjen Pajak menyatakan bahwa tabungan haji harus masuk sebagai harta dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Kenapa?


Rincian Aset yang Disita Satgas dari Obligor BLBI Bank Asia Pasific

4 hari lalu

Rincian Aset yang Disita Satgas dari Obligor BLBI Bank Asia Pasific

Perkiraan awal aset yang disita dari obligor BLBI Bank Asia Pasific milik Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono sekitar Rp 2 triliun.


Cair 1 Juli, Berikut Daftar Besaran Gaji ke-13 PNS

5 hari lalu

Cair 1 Juli, Berikut Daftar Besaran Gaji ke-13 PNS

Pembayaran gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) akan dilakukan mulai 1 Juli 2022.


Penjualan SBR 011 Capai Rp 13,91 Triliun, 43,9 Persen Investor Baru

5 hari lalu

Penjualan SBR 011 Capai Rp 13,91 Triliun, 43,9 Persen Investor Baru

Kemenkeu menetapkan hasil penjualan obligasi negara ritel seri SBR 011 mencapai Rp13,91 triliun.


PUPR: Kami Akan Mulai Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN pada Agustus 2022

5 hari lalu

PUPR: Kami Akan Mulai Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN pada Agustus 2022

PUPR akan memulai pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Agustus 2022.