Soal Serapan APBD, Jokowi: Uang Pemda di Bank Masih Rp 170 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Kunjungan kerja kepresidenan di masa adaptasi kebiasaan baru itu untuk meninjau kesiapan pelayanan publik dan sektor pariwisata. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kiri) meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Kunjungan kerja kepresidenan di masa adaptasi kebiasaan baru itu untuk meninjau kesiapan pelayanan publik dan sektor pariwisata. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I 2020.

    "Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu, 16 Juli 2020, sebagaimana dikutip dari laman www.setkab.go.id.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan APBD 2020.

    "Saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, saya bacakan," kata dia.

    Presiden pun membacakan realisasi APBD masing-masing provinsi mulai dari yang penyerapan anggarannya paling tinggi.

    1. DKI Jakarta 45 persen;
    2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
    3. Sumatera Barat, 44 persen;
    4. Gorontalo, 43 persen;
    5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
    6. Bali, 39 persen;
    7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
    8. Banten, 37 persen;
    9. Kepulauan Riau, 35 persen;
    10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
    11. Lampung, 32 persen;
    12. Papua Barat, 32 persen;
    13. Kalimantan Utara, 31 persen;
    14. Bangka Belitung, 31 persen;
    15. Kalimantan Timur, 31 persen;
    16. Jawa Timur, 30 persen;
    17. Sulawesi Utara, 29 persen;
    18. Jambi, 28 persen;
    19. Bengkulu, 27 persen;
    20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
    21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
    22. Jawa Tengah, 27 persen;
    23. Riau, 27 persen;
    24. Sumatra Utara, 25 persen;
    25. Jawa Barat, 24 persen;
    26. Sulawesi Barat, 24 persen;
    27. Aceh, 23 persen;
    28. Kalimantan Barat, 22 persen;
    29. Maluku, 21 persen;
    30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
    31. Maluku Utara, 17 persen;
    32. Papua, 17 persen;
    33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
    34. Sumatera Selatan, 16 persen.

    "Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin," kata Presiden.

    Jokowi pun menyebutkan provinsi-provinsi yang belanja modalnya masih rendah.

    "Belanja modal coba kita lihat, Sumatera Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati," ujar dia.

    Artinya dengan belanja modal yang rendah, birokrasi tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah.

    "Birokrasi harus kita ajak, agar ada 'speed' di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri," kata Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.