Realisasi Penyaluran KUR Sektor Produksi Kurang dari 60 Persen

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan di acara peluncuran hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018, Kamis (14/11), di Jakarta.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan di acara peluncuran hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018, Kamis (14/11), di Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi masih di bawah target. Per Mei 2020, penyalurannya baru tercapai 58,24 persen dari target yang dipatok 60 persen.

    "Kalau untuk KUR saja, ini mengalami perlambatan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir dalam forum virtual di Jakarta, 15 Juli 2020.

    Iskandar menjelaskan, total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2020 senilai Rp 538,7 triliun, dengan NPL kredit sebesar 1,18 persen. Adapun penyaluran KUR tahun 2020, sampai dengan 31 Mei 2020 sudah mencapai Rp 65,8 triliun (34,6 persen dari target tahun 2020 yang sebesar Rp 190 triliun).

    Namun, porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai dengan 31 Mei 2020 masih di bawah target. "Mudah-mudahan berdasarkan laporan dari bank, tentunya kita tunggu. Bahwasannya, sudah banyak bank-bank yang mulai pulih kembali," ujar Iskandar.

    Selain itu, KUR di sektor perdagangan (non produksi) mulai menurun dan KUR di sektor produksi mulai meningkat sejak diberlakukannya target produksi pada tahun 2017. Sementara pangsa sektor perdagangan masih besar, yaitu 42 persen pada Mei 2020 disusul sektor pertanian 30 persen dan lain-lain 28 persen.

    YEREMIAS A. SANTOSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.