Kasus Impor Sampah Ilegal, DPR Panggil 16 Importir

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menunjukkan sampah impor terpapar limbah asal Australia di Terminal Petikemas Surabaya, 9 Juli 2019. Ecoton mencatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

    Petugas Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menunjukkan sampah impor terpapar limbah asal Australia di Terminal Petikemas Surabaya, 9 Juli 2019. Ecoton mencatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Lingkungan Hidup DPR hari ini memanggil 16 importir bahan baku sampah untuk dimintai keterangan. Mereka dipanggil untuk menindaklanjuti kasus impor sampah ilegal yang diketahui telah beberapa kali lolos masuk ke Indonesia.

    "Kami undang tidak ada maksud apa-apa, kami ingin meng-clear-kan," kata Ketua Komisi Lingkungan Hidup, Sudin, dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.

    Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, rapat bertujuan agar importir yang memang sudah diberi izin secara legal, tidak  terganggu oleh praktik dari importir ilegal. "Jadi kami bukan cari kesalahan," kata dia.

    Sudin menjelaskan, ada beberapa alasan di balik pemanggilan ini. Pertama, inspeksi mendadak yang sudah dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Dedi Mulyadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada 23 Januari 2020 lalu. Saat itu, Dedi memantau ada 1.015 kontainer sampah yang siap disebar ke 15 titik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Kasus Peretasan, dari Rocky Gerung hingga Pandu Riono

    Peretasan merupakan hal yang dilarang oleh UU ITE. Namun sejumlah tokoh sempat jadi korban kasus peretasan, seperti Rocky Gerung dan Pandu Riono.