TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kardaya Warnika mempersoalkan kebijakan pemerintah menggenjot perjalanan dinas guna mempercepat belanja negara di paruh kedua 2020. "Ini adalah salah satu yang sangat khusus dan sangat aneh mungkin," ujar dia dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu, 15 Juli 2020.
Kardaya mengatakan perjalanan dinas biasanya menjadi komponen yang biasanya dikurangi terlebih dahulu apabila ada sesuatu terjadi pada anggaran pemerintah. Namun, saat ini pemerintah justru ingin mendorong perjalanan dinas.
"Menurut saya, kalau tidak didorong pun aparat akan mengutamakan perjalanan dinas. Tidak perlu didorong. Kenapa sekarang perjalanan dinas serapannya rendah, karena aparat mendahulukan keselamatan," ujar Kardaya.
Ia mengatakan aparat pemerintah sejatinya tidak melakukan perjalanan dinas lantaran mewaspadai dampak dari sisi kesehatan. Karena itu, kebijakan mendorong perjalanan dinas dinilai kontradiksi dengan upaya pemerintah menerapkan protokol kesehatan.
Kalau tujuannya untuk membantu perusahaan penerbangan, kata Kardaya, maka sebaiknya kebijakan stimulus langsung saja diberikan ke perusahaan terkait, tanpa meningkatkan perjalanan dinas. "Menurut saya kebijakan itu kontradiksi dengan keinginan kita menjaga protokol kesehatan," tutur politikus Gerindra tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menggeber pemulihan tujuh destinasi wisata dengan menggenjot tingkat kunjungan melalui perjalanan dinas PNS. Hal itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
