Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puluhan Tahun Berdiri, Politeknik Kelautan Tak Punya Kapal Ikan

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku heran lantaran sejak puluhan tahun berdiri, Politeknik Kelautan dan Perikanan tidak memiliki kapal ikan. Padahal menurut dia, kapal tersebut penting sebagai media belajar bagi sumber daya manusia (SDM) di sektor maritim untuk memahi persoalan-persoalan di laut.

“Banyak kampus Indonesia yang punya jurusan perikanan tapi enggak punya kapal untuk belajar perikanan. Bagaimana bisa 20 tahun berdiri, Politeknik KKP enggak punya kapal penangkap ikan?” tutur Edhy dalam diskusi publik bersama Bincang Karya (Bianka), Rabu, 15 Juli 2020.

Menurut Edhy, Kementerian saat ini akan menghibahkan kapal-kapal tangkapan milik pencuri ikan berbendera asing kepada kampus kelautan. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kejaksaan Agung guna menyusun mekanisme penyerahan eks kapal asing tersebut.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan meminta dana sepeser pun dalam proses hibah tersebut. Sementara, bagi koperasi, akan ada mekanisme penyerahan untuk mencegah penyalahgunaan di kemudian hari.

Edhy berharap mahasiswa di kampus ini memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan yang bersaing dengan negara-negara lain. Apalagi, kata dia, saat ini pengusaha kapal masih memiliki anggapan bahwa SDM dalam negeri kurang mumpuni dalam menangani bisnis ikan tangkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Pengusaha itu sejak 25 tahun lalu sampai sekarang minta ABK kapal 25 persennya orang asing. Saya bilang paksakan (semua pekerja dalam negeri), kalau tidak mau, tidak usah bisnis ikan,” ucapnya.

Meski begitu, Edhy mengatakan pihaknya tak anti terhadap asing. Dia memastikan pemerintah tetap memberikan kesempatan negara lain berinvestasi di Indonesia untuk pengembangan sektor perikanan di industri darat.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

6 hari lalu

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, saat menggelar konferensi pers kejahatan multidimensi oleh KM MUS asal Juwana, Pati, di Pangkalan PSDKP Tual, Maluku, Rabu, 17 April 2024. Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP
Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

ABK yang lari dari kapal ikan asing loncat ke laut dan berenang sejauh 12 mil. Satu tak selamat.


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

7 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

8 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.


Kapal Nelayan Hilang Kontak di Samudra Hindia, Basarnas Ungkap Kronologinya

37 hari lalu

Tim SAR gabungan yang dikoordinasi Basarnas Cilacap melakukan penyisiran di pesisir selatan Kabupaten Cilacap, Selasa (19/3/2024), untuk mencari kapal nelayan Kilat Maju Jaya-7 yang dilaporkan hilang kontak di Samudra Hindia selatan Jawa. ANTARA/HO-Basarnas
Kapal Nelayan Hilang Kontak di Samudra Hindia, Basarnas Ungkap Kronologinya

Kapal nelayan Kilat Maju Jaya-7 yang hilang kontak di Samudra Hindia selatan Pulau Jawa hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.


Update Kapal Tenggelam di Korsel: 4 ABK Indonesia Masih Belum Ditemukan

44 hari lalu

Ilustrasi kapal tenggelam. AFP/Pedro Pardo
Update Kapal Tenggelam di Korsel: 4 ABK Indonesia Masih Belum Ditemukan

Sebanyak 4 ABK Indonesia masih belum ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal penangkap ikan 2 Haeinsho di Korsel.


Serangan Houthi Tewaskan 3 Orang untuk Pertama Kali di Teluk Aden

49 hari lalu

Pengikut Houthi mengibarkan bendera Palestina selama parade solidaritas dengan Palestina di Jalur Gaza dan untuk menunjukkan dukungan terhadap serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden, di Sanaa, Yaman 29 Januari 2024. REUTERS/Khaled Abdullah
Serangan Houthi Tewaskan 3 Orang untuk Pertama Kali di Teluk Aden

Serangan milisi Houthi Yaman membunuh tiga warga sipil di kapal pengangkut kargo Barbados dan Liberia pada Rabu di Teluk Aden


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

59 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


ABK Asal Tegal Mengalami Depresi di Afrika Selatan, Dipulangkan ke Tanah Air

20 Februari 2024

Ilustrasi kapal terombang-ambing di laut. Shutterstock
ABK Asal Tegal Mengalami Depresi di Afrika Selatan, Dipulangkan ke Tanah Air

KJRI Cape Town memulangkan seorang ABK asal Tegal yang mengalami depresi di Afrika Selatan.


ABK dan Nelayan Tak Berani Melaut Saat Fase Bulan Purnama, Ini Alasannya

28 Januari 2024

Sejumlah nelayan melakukan bongkar muat kerang hijau hasil tangkapannya di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 19 Juli 2022. Saat ini para nelayan masih mengkonsumsi solar eceran yang dibeli seharga Rp7.500-Rp8.000 per liternya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
ABK dan Nelayan Tak Berani Melaut Saat Fase Bulan Purnama, Ini Alasannya

Kenapa fase bulan purnama atau full moon membuat ABK dan nelayan tak melaut? Berikut alasan ilmiahnya.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.