TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemerintah terlampau memboros-boroskan anggaran lantaran menggeber perjalanan dinas PNS ke tujuh destinasi wisata.
Menurut dia, pemerintah dapat mengalokasikan dana itu ke pos lain untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Dengan situasi penyebaran virus Corona masih tinggi dan pemerintah mendorong anggaran ke arah perjalanan dinas, saya kira ini bukan langkah yg bijak. Ada pemborosan anggaran dan tidak ada sense of crisis," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Selasa, 14 Juli 2020.
Bima menyebut, kebijakan pemerintah itu juga tidak sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur alokasi belanja kementerian dan lembaga. Menurut Bima, adanya aturan tersebut mendorong para menteri dan lembaga untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi.
Di samping tidak efektif, Bima memandang penyerapan dana untuk perjalanan dinas ke tujuh destinasi wisata hanya menguntungkan pelaku usaha tertentu. Misalnya, pemilik hotel berbintang dan maskapai penerbangan full service.
Sebab, selama ini, perjalanan dinas memiliki standar tertentu. "Hanya hotel MICE yang akan menerima tamu bisnis dari perjalanan dinas itu," tuturnya. Sedangkan hotel-hotel non-bintang atau hotel bujet dan maskapai low cost carrier airlines (LCC) disebut tidak akan kecipratan penyerapan APBN.
Bima juga khawatir upaya ini malah menambah jumlah pasien terinfeksi Covid-19. Ia menilai langkah tersebut sama halnya dengan mengorbankan pegawai negara.
Ketimbang menyerap anggaran untuk perjalanan dinas, Bima menyarankan pemerintah memperbanyak stimulus kepada pelaku usaha terdampak. Contohnya memberikan tambahan relaksasi pembayaran listrik hingga rekomposisi harga avtur.
"Lebih ke operasional saja. Kalau ke pariwisata sama saja pemerintah promosi di masa pandemi lewat PNS. Efeknya akan negatif," ucapnya.
Pemerintah menggeber pemulihan tujuh destinasi wisata dengan menggenjot tingkat kunjungan melalui perjalanan dinas PNS. Hal itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Pelaksana tugas Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Frans Teguh, mengkonfirmasi surat tersebut. "Saat ini sudah ada pergerakan," tutur Frans kepada Tempo.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto pun turut membenarkan kebijakan itu. Menurut Novie, perjalanan bisnis dan dinas merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan maskapai.
"Airliness sudah setengah mati. Jadi, saat perjalanan wisata sedang minim, kami coba dorong penerbangan dari segmen bisnis dan dinas pemerintahan," katanya.
Novie menerangkan, okupansi penerbangan dapat bertambah apabila pegawai pemerintah dari Ibu Kota bergerak ke daerah untuk inspeksi atau rapat. Namun, ia belum mengetahui berapa besar frekuensi tersebut akan naik akibat perjalanan dinas. "Belum ada target," katanya.
Surat edaran terkait kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 6 Juli 2020. Surat itu ditujukan untuk tujuh kementerian di bawah Kemenko Maritim dan Investasi.
Isi surat itu salah satunya meminta setiap kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan matriks atau skema termasuk anggaran pelaksanaan perjalanan dinas ke Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, dan Mandalika. Adapun pelaksanaan rapat ini dimulai pada akhir Juli hingga November 2020.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS
