PHRI Minta Keringanan Pajak hingga Biaya Listrik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah hotel tutup sementara akibat wabah COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu, 4 April 2020. Sejumlah hotel di Pekanbaru memilih tutup sementara karena berdasarkan data Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Riau, tingkat hunian hotel anjlok tinggal 15 persen karena dampak pandemi COVID-19. ANTARA

    Sebuah hotel tutup sementara akibat wabah COVID-19 di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu, 4 April 2020. Sejumlah hotel di Pekanbaru memilih tutup sementara karena berdasarkan data Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Riau, tingkat hunian hotel anjlok tinggal 15 persen karena dampak pandemi COVID-19. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah membantu memulihkan industri pariwisata melalui berbagai kelonggaran seperti pajak agar mereka bisa bertahan dan beroperasi saat new normal atau adaptasi kebiasaan baru.

    "Jadi kami butuh bantuan untuk stimulus," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 14 Juli 2020.

    Adapun usulan pemberian stimulus dari pemerintah kepada pengusaha yang bisa meringankan beban pengusaha seperti pembayaran listrik dan gas. Prinsipnya, kata Hariyadi, para pengusaha mau membayar tagihan listrik dan gas. Namun mereka keberatan dengan adanya ketentuan batas minimum biaya yang ditentukan.

    “Kami harus membayar listrik dan gas itu dengan minimum charge. Kami justru bayar over paid,” katanya.

    Selain keringanan membayar tagihan listrik dan gas, Haryadi meminta pemerintah membebaskan cicilan bulanan PPh 25. Bukan
    hanya di potongan 30 persen seperti yang sudah diterapkan. Hal itu dikarenakan mayoritas perusahaan sektor pariwisata khususnya restoran dan hotel mencatatkan kerugian.

    Hariyadi menuturkan, pengusaha hotel dan restoran juga perlu relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Ia meminta pemerintah bisa membebaskan pembayaran pajak bumi bangunan di 2020. “Kami juga memohon, kami juga sudah menyurati seluruh gubernur dan wali kota, ini kami minta tolong dibebaskan (PBB) untuk tahun 2020, karena memang kami tidak mendapatkan manfaat komersilnya,” ujarnya.

    Selain permintaan di atas, Haryadi meminta pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Hal itu dikarenakan pihaknya banyak merumahkan pekerjanya di luar tanggungan.

    “Kalau kami dipaksa untuk bayar iuran ini, juga bagi kami berat, apalagi yang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ini sifatnya tabungan, tapi karena kelihatannya koordinasi di pemerintah juga tidak berjalan dengan baik yang masalah stimulus ini sehingga kami harus membayar secara penuh untuk jaminan hari tuanya," kata dia.

    Hariyadi juga berharap pemerintah memberikan suntikan modal kerja karena banyak perusahaan yang cash flow sudah nol karena terdampak oleh pandemi Covid-19.

    Selain itu, pengusaha hotel dan restoran meminta belanja operasional pemerintah berupa perjalanan dinas, akomodasi penyewaan ruang pertemuan dan lainnya segera dilaksanakan. Terakhir, pengusaha di sektor pariwisata ingin keberadaan maskapai penerbangan dengan rute penerbangannya tetap dipertahankan sebagai jalur konektivitas antar pulau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.