Lion Air Gugat KPPU, Tak Terima Diputus Bersalah Soal Harga Tiket

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses perawatan dan sterilisasi pesawat. Foto: Lion Air Group

    Proses perawatan dan sterilisasi pesawat. Foto: Lion Air Group

    TEMPO.CO, JakartaLion Air Group melayangkan gugatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas putusan bersalah terkait dengan perjanjian penetapan harga tiket. Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa salinan keputusan KPPU telah diterima pada 26 Juni 2020.

    Selanjutnya, pihaknya mengajukan keberatan atas putusan perkara tersebut dangan mendaftarkan gugatan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst.

    Lion Air Group mengajukan gugatan atas nama PT Batik Air Indonesia, PT Lion Mentari, serta PT Wings Abadi. Hingga kini penetapan majelis hakim, penunjukkan panitera, dan jurusita telah dilakukan pada Jumat, 10 Juli 2020. "Selanjutnya akan kami informasikan jika sudah ada jadwal perkembangan sidang terbaru," katanya, Senin, 13 Juli 2020.

    Sebelumnya Lion Air Group tidak menerima putusan bersalah dari KPPU terhadap dugaan perjanjian penetapan harga tiket pesawat sesuai pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999.

    Danang menjelaskan bahwa sesuai ketentuan yang ada, pihaknya juga tidak pernah menetapkan melebihi ketentuan baik tarif batas atas maupun tarif batas bawah.

    Maskapai milik Rusdi Kirana tersebut membantah telah bekerja sama dalam penentuan harga tiket dengan pihak lain di luar perusahaan karena telah mematuhi regulasi dari pemerintah.

    Danang menjelaskan dalam menentukan harga jual tiket pesawat udara kelas ekonomi dalam negeri, Lion Air Group tidak pernah bekerja sama dengan pihak lain. Formulasi penghitungan yang digunakan adalah wajar dan sesuai keterjangkauan kemampuan calon penumpang membayar berdasarkan kategori layanan maskapai.

    Komisioner KPPU Guntur Saragih menjelaskan bahwa KPPU memutuskan tujuh maskapai yang menjadi terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

    Tujuh maskapai yang terlibat yakni PT Garuda Indonesia Tbk. (Terlapor I), PT Citilink Indonesia (Terlapor II), PT Sriwijaya Air (Terlapor III), PT NAM Air (Terlapor IV), PT Lion Mentari Airlines (Terlapor V), PT Batik Air (Terlapor VI) dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.