Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Penyaluran Insentif Pajak untuk UMKM Minim?

image-gnews
Perajin menyelesaikan pembuatan wayang golek purwa di Saung Abah Ana, Desa Duren, Klari, Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Juni 2020. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta berkolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem digital terus berupaya membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa berjualan di platform digital dan terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Perajin menyelesaikan pembuatan wayang golek purwa di Saung Abah Ana, Desa Duren, Klari, Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Juni 2020. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta berkolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem digital terus berupaya membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa berjualan di platform digital dan terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Iklan


2. Belum Semua punya NPWP
Data dari Kementerian Koperasi, saat ini ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia. Rinciannya yaitu 63 juta usaha mikro, 783 ribu usaha kecil, dan 60 ribu usaha menengah.

Tapi berdasarkan laporan Ditjen Pajak, tahun lalu baru 2,3 juta saja UMKM yang sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak ke negara. Jumlah ini hanya 3,5 persen saja dari total UMKM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Victoria yakin masalah utama ada pada usaha mikro. Sebab, menurut dia, 843 ribu usaha kecil dan menengah sudah punya NPWP dan membayar pajak.

Pada usaha mikro, karakternya pun berbeda. Victoria mengatakan sebagian besar memang belum wajib membayar pajak. Sebab, penghasilan mereka baru Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juga per tahun (di bawah Penghasilan Tak Kena Pajak).

Tapi masih ada sebagian yang di atas itu namun belum punya NPWP dan membayar pajak. Untuk itu, Victoria menyebut kementeriannya kini aktif melakukan sosialisasi kepada para UMKM ini.

Bima Laga juga mengamini hal ini. Namun praktik di lapangan, ternyata masih banyak hal dasar yang belum diketahui pelaku UMKM. Jangankan untuk mengajukan diri agar mendapatkan insentif PPh, untuk cara membuat NPWP pun belum semuanya paham.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mas Dhito Bantu UMKM di Laga Persik-Persikabo

1 jam lalu

Mas Dhito Bantu UMKM di Laga Persik-Persikabo

Dewan Pembina Persik Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito memborong jajanan dan minuman pedagang asongan saat laga Persik melawan Persikabo, di Stadion Brawijaya, Kamis, 28 Maret 2024.


Terpopuler: Manajemen Garuda Indonesia Buka Suara soal Merger dengan InJourney, Perbandingan Hitungan Lama dan Baru Pajak THR 2024

9 jam lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa
Terpopuler: Manajemen Garuda Indonesia Buka Suara soal Merger dengan InJourney, Perbandingan Hitungan Lama dan Baru Pajak THR 2024

Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade Susardi, mengatakan rencana merger antara Garuda Indonesia dan InJourney bisa tahun ini asal....


Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

17 jam lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

Potongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan bonus ramai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, potongan pajak keduanya lebih besar dari tahun lalu.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

1 hari lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

1 hari lalu

KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

Kehadiran koperasi dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang krusial.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

2 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

2 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

2 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

2 hari lalu

Pameran produk UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dok. Lombok NTB Pearl
Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

Bank Indonesia menggelar sejumlah pelatihan seperti "Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui Aplikasi SIAPIK".


Mas Dhito Berharap Festival Kuno Kini Berdampak Bagi Masyarakat

3 hari lalu

Mas Dhito Berharap Festival Kuno Kini Berdampak Bagi Masyarakat

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1220, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggelar festival Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Festival Kuno Kini.