Marak Koperasi Gagal Bayar, Teten Masduki Akui Pengawasan Kurang

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Peluncuran Program Skema Subsidi Bunga UMKM dan Penjaminan Modal Kerja pada Selasa, 7 Juli 2020 pukul 13.00 WIB melalui video conference. (dok Kemenkop)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka suara soal maraknya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang mengalami gagal bayar. Teten mengakui adanya kekurangan dalam pengawasan.

"Setelah kita evaluasi, baik standar pengawasan yang dimiliki Kemenkop tak memadai, SDM-nya juga profesional stafnya gak memadai, juga penyimpan di koperasi atau investor juga enggak dapat perlindungan," kata Teten saat diskusi daring, Ahad 12 Juli 2020.

Teten mengatakan, hal itu bertolak belakang dengan sistem yang ada di perbankan. Otoritatif Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, kata Teten, terlihat jauh profesional dengan kompetensi dan pengelolaan yang ada. Kemudian dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bank meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di Bank.

Tapi hal itu tak terjadi pada KSP. Padahal, kata Teten, KSP yang skala besar sistem pengelolaan dananya sudah seperti perbankan.  "Nah Kalau begini enggak bakalan ada yang mau simpan uang di KSP. Padahal KSP dekat dengan UMKM diharapkan jadi alternatif buat di luar bank lebih ramah," ucapnya.

Untuk itu, Teten menegaskan, pihaknya saat ini sedang membenahi sistem pengawasan dan tata kelola dari koperasi.

Demi memuluskan pembenahan KSP, Teten mengungkapkan, pihaknya sedang membekukan beberapa Koperasi besar di berbagai daerah. Hal itu, kata Teten, semoga bisa dipahami oleh pelaku demi perbaikan Koperasi dalam segi pengawasan dan kelembagaan ke depannya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan bahwa KSP saat ini dihadapkan pada tantangan antara lain adanya praktik usaha koperasi yang keluar dari prinsip dan jati diri koperasi, praktik rentenir, dan penyediaan jasa keuangan yang terindikasi investasi ilegal. “Praktik menyimpang ini merusak citra koperasi yang sejatinya memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggota bersama,” katanya, Kamis 7 Juli 2020.

Dalam transformasi koperasi, kata Zabadi, membutuhkan dukungan regulasi yang saat ini telah diusulkan dalam Omnibus Law dalam RUU Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja. Dalam RUU tersebut, ada tiga usulan penambahan rumusan yakni Pengaturan Pengawasan Koperasi, Penetapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggota Koperasi, dan aturan sanksi dan pidana denda mengenai pengaturan tentang pengawasan dan jaminan kepastian hukum sebagai kendali kegiatan usaha koperasi.

Kemudian, Zabadi memastikan, pihaknya telah menyusun periode pengawasan dalam lima tahun ke depan yang disebut dengan sistem pengawasan terintegrasi. Pengawasan di setiap level, dari pusat hingga daerah menggunakan standar yang sama sehingga hasil pemeriksaannya pun sama. Penyelenggaraan pengawasan koperasi dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan berbasis risiko (Buku I, II, III, IV), GCG, dan kinerja.

Ia mengatakan, dengan menggunakan sistem satu data secara nasional (big data), proses pengawasan secara terintegrasi lebih mudah. Pengawasan juga memperkuat koordinasi secara lintas sektor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPPU, Polri, PPATK, dan pemerintah daerah.

EKO WAHYUDI l ANTARA






BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

9 jam lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

23 jam lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

2 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

3 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

5 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

5 hari lalu

Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

Teten Masduki mengibaratkan perikanan Indonesia seperti raksasa yang masih tertidur.


Menteri Teten Bidik 2,5 Juta Pelaku Usaha Mikro Kantongi Nomor Induk Berusaha Tiap Tahun

6 hari lalu

Menteri Teten Bidik 2,5 Juta Pelaku Usaha Mikro Kantongi Nomor Induk Berusaha Tiap Tahun

Teten Masduki menyatakan pemerintah menargetkan setiap tahun sebanyak 2,5 juta pelaku usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

7 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

7 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.