PUPR: Stok Infrastruktur Indonesia di Bawah Standar Global

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rombongan Presiden Joko Widodo melintas saat meninjau perkembangan pembangunan Seksi IV jalan tol di Desa Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 21 Februari 2020. Pembangunan jalan tol Sigli-Aceh Besar sepanjang 74 kilometer itu ditargetkan selesai pekerjaan kontruksinya pada Mei 2020. ANTARA FOTO/Ampelsa

    Rombongan Presiden Joko Widodo melintas saat meninjau perkembangan pembangunan Seksi IV jalan tol di Desa Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 21 Februari 2020. Pembangunan jalan tol Sigli-Aceh Besar sepanjang 74 kilometer itu ditargetkan selesai pekerjaan kontruksinya pada Mei 2020. ANTARA FOTO/Ampelsa

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengungkapkan bahwa stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah standar jika dibandingkan negara-negara lain.

    Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2019, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB meningkat. "Dari 35 persen pada 2015, menjadi 43 persen pada awal 2019," kata Eko dalam diskusi virtual, Sabtu, 11 Juli 2020.

    Meski sudah meningkat, angka itu, masih jauh dari target rata-rata stok infrastruktur negara-negara dunia, yang sebesar 70 persen. Menurut Eko, posisi daya saing infrastruktur Indonesia masih di bawah Cina, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

    Dia menuturkan, infrastruktur merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi, karena layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat luas. Selain itu, infrastruktur juga menopang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

    "Antara lain dalam peningktan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan pada kemakmuran dan stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal berkembangnya pasar kredit dan pasar tenaga kerja," ujar Eko.

    Untuk mengejar ketertinggalan, kata Eko, Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan yang masif serta terdistribusi merata. Juga, kata dia, diperlukan alternatif pembiayaan. "Penting juga kita bersama-sama mencari alternatif pembiayaan infrastruktur di era new normal saat ini,"  kata dia.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.