Pemerintah Dinilai Sudah Terlalu Lama Anak Tirikan UMKM

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Suku Baduy Luar menenun kain khas Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

    Warga Suku Baduy Luar menenun kain khas Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Senin, 29 Juni 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pemerintah sudah terlalu lama menganaktirikan sektor UMKM. Porsi anggaran untuk pembiayaan dan permodalan sektor usaha menengah bawah ini, menurut dia, jauh di bawah industri besar.

    “Permodalan untuk UMKM ini hanya 20 persen. Dan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tools pemerintah untuk UMKM pun baru ditunjukkan dari sisi pembiayaan, belum pada apa yang punya dampak untuk menyelesaikan masalah,” katanya dalam diskusi bersama Smart FM, Sabtu, 11 Juli 2020.

    Enny mengatakan di masa pandemi, semestinya pemerintah benar-benar berfokus menelaah bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk UMKM. Misalnya membuka akses pasar dan memberi pendampingan penuh untuk menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kinerjanya produktif.

    Apalagi, sebagian UMKM saat ini tak mampu berkembang sama sekali setelah adanya goncangan wabah corona. Ada pula pengusaha kecil yang masih mampu menghasilkan barang-barang produksi, tapi tidak dapat menyalurkannya ke market.

    Momentum pandemi, tutur Enny, harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat UMKM lantaran selama ini, sektor tersebut telah berkali-kali menyelamatkan perekonomian negara saat masa krisis. Lebih-lebih, UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 80 persen. “Jadi anak kandung perekonomian kita itu memang UMKM. Kalau diambil dari yang lain ya tidak akan cocok,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Bansos Rp 31 Triliun untuk 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta

    Airlangga Hartarto memastikan pemberian bansos untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos hingga Rp 31 triliun.