Kemenkeu Rilis Beleid untuk Optimalkan Peran Barang Milik Negara

Isa Rachmatarwata. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kondisi saat ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu menetapkan beberapa penyesuaian terkait pelaksanaan pengelolaan barang milik negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Beleid tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

"Barang milik negara yang sekarang sudah berfungsi, mau ditingkatkan lagi fungsinya sambil mendapatkan revenue dari situ untuk membangun infrastruktur yang lain," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam diskusi virtual Jumat, 10 Juli 2020.

Perubahan itu, kata dia, dilakukan dengan tujuan mewujudkan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien.

"Dalam PP 28 akan terlihat bagaimana kami juga memberdayakan desa," ujarnya.

Dia menuturkan barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai pengelola barang milik negara, kata dia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus berupaya memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan secara optimal dalam kondisi apapun, termasuk di saat pandemi Covid-19.

Beberapa perubahan yang dimuat PP 28 Tahun 2020, yakni (1) BMN pada Pemerintah Pusat dan BMD pada Pemerintah Daerah dapat dihibahkan kepada Pemerintah Desa, selain itu Pemerintah Desa juga dapat melakukan tukar menukar aset dengan BMN Pemerintah Pusat; (2) Diperluasnya peran Kementerian/Lembaga sebagai asset manager; (3) Beberapa relaksasi pemanfaatan BMN; (4) Skema baru pemanfaatan BMN dalam bentuk Limited Concession Schemes (LCS); (5) Penyederhanaan
tahapan pengelolaan BMN; dan (6) Penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BMN.

Isa menuturkan di masa pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga melakukan beberapa pemanfaatan barang milik negara atau aset negara dalam rangka penanganan Covid-19. Antara lain pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran sebagai RS Darurat Covid-19, fasilitas observasi & penampungan dalam penanggulangan covid-19 di Pulau Galang, lokasi karantina di Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi, Pinjam Pakai alat Polymerase Chain Reaction (PCR) BPOM kepada Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Pekanbaru, Mataram, Gorontalo.

Juga, kata dia, dilakukan penyerahan barang milik negara berupa 21 ribu masker N95 hasil sitaan Ditjen Bea Cukai ke BNPB, Hibah barang milik negara hasil penindakan oleh DJBC berupa gula sebanyak 12,5 ton kepada Pemkot Batam, Hibah barang milik negara eks tegahan berupa 20 ton sembako ke Pemprov Kepulauan Riau dan 20 ton sembako kepada Pemkab Karimun.

HENDARTYO HANGGI







Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

6 jam lalu

Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

Kemenkeu menilai peningkatan frekuensi dan kerusakan akibat perubahan iklim telah mengganggu pembangunan ekonomi secara umum.


Uni Eropa Bakal Rapat untuk Bahas Masalah Energi dan Ukraina

6 jam lalu

Uni Eropa Bakal Rapat untuk Bahas Masalah Energi dan Ukraina

Para pemimpin negara Uni Eropa akan melakukan rapat membahas dukungan untuk Ukraina serta harga energi yang semakin melonjak.


Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini capaian pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang baru 60 persen.


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

2 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

2 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

2 hari lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

2 hari lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

2 hari lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

2 hari lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).