Nilai Investasi Tol Solo - Yogya Diperkirakan Rp 21 Triliun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    TEMPO.CO, Semarang - Pembangunan tol Solo - Yogya akan mulai dikerjakan November tahun ini. Nilai investasi dari proyek strategis nasional atau PSN yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta itu diperkirakan mencapai Rp 21 triliun. 
     
    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, pihaknya telah lama menyiapkan pembangunan ini. Termasuk penetapan lahan. "Tadi malam saya dapat laporan dari PT Adhi Karya, bahwa Jogja sudah siap," kata dia pada Jumat, 10 Juli 2020.
     
    Pembangunan jalan bebas hambatan itu untuk wilayah Jawa Tengah akan dimulai di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. Kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman DIY. 
     
    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan selama ini intens berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY untuk pembangunan tol ini. "Tinggal segera dilakukan pengerjaan," ujarnya. "Kami tentu akan memberikan bantuan apabila dibutuhkan."
     
    Namun, Ganjar belum bisa memastikan pengerjaan proyek tersebut akan memakan waktu berapa lama. "Kalau tidak salah, dua tahun ya waktunya," sebutnya.

    Seperti dikutip Antara kemarin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memprediksi pembebasan lahan proyek tol Solo-Yogya dimulai selambat-lambatnya Agustus 2020. Ia menuturkan untuk proyek tol Yogya-Solo itu, rutenya sudah pasti dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak juga tuntas serta tidak ada pihak berkeberatan.

    Sultan memprediksikan proses pembebasan lahan untuk tol Yogya-Solo itu akan berjalan hingga pertengahan tahun 2021. Sehingga kemungkinan baru tahun 2022, proyek itu diprediksi dimulai pembangunannya.

     
    JAMAL A. NASHR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.