Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edhy Prabowo: Larangan Ekspor Benih Lobster Rugikan Nelayan

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Situbondo - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebutkan keputusannya mencabut larangan ekspor benih lobster karena kebijakan itu merugikan masyarakat. Kebijakan yang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Ekspor Benih Lobster sebelumnya diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti. 

"Saya mencabut Permen Nomor 56 yang dirasa masyarakat merugikan. Karena masyarakat (nelayan) banyak mencari mata pencaharian dari lobster, dan tiba-tiba dihapus (dilarang) tanpa ada alternatif lain," kata Edhy kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur, Kamis, 9 Juli 2020.

Edhy menyatakan kembali dibukanya ekspor untuk menanamkan semangat budi daya lobster. Ketika terjadi ekspor karena budi daya lobster sukses dilakukan, nelayan bisa juga turut memperoleh keuntungan budi daya lobster.

"Karena jika lobster dibiarkan di alam bebas pun juga tidak bermanfaat dan akan mati. Masyarakat ada dan bisa dimanfaatkan. Kalau dikatakan setelah diambil nantinya akan habis tidak juga, karena perusahaan maupun masyarakat yang mengambilnya wajib mengembalikan dua persennya," kata Edhy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, keputusan membuka keran ekspor benih lobster sudah memperhatikan aspirasi masyarakat. "Peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan akan mendatangkan kemudharatan yang luar biasa. Semua regulasi terkait kelautan dan perikanan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat memang harus direvisi," katanya saat mendampingi Menteri Edhy Prabowo.

Ngabalin menjelaskan, larangan ekspor benih lobster selama ini merugikan para nelayan dan bahkan ada nelayan yang ditangkap, dipenjara dan pengusaha jatuh bangkrut. "Sesuai arahan presiden, para menteri agar melakukan gerakan dan kerja yang ekstra ordinary dan bisa memberikan pelayanan yang tepat," tuturnya. Kebijakan membuka kembali ekspor benih lobster juga disebut menunjukkan keberpihakan kepada nelayan di masa pandemi Covid-19.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

41 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

41 hari lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok


Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.


Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA
Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.


Susi Pudjiastuti, Basuki Hadimuljono, Alam Ganjar Datangi Dhaup Ageng, Ini Kata Mereka

10 Januari 2024

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menghadiri Dhaup Ageng Pura Pakualaman Yogyakarta Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Susi Pudjiastuti, Basuki Hadimuljono, Alam Ganjar Datangi Dhaup Ageng, Ini Kata Mereka

Sejumlah tokoh menyambangi hajatan Dhaup Ageng atau pernikahan agung Pura Pakualaman Yogyakarta Rabu, 10 Januari 2024.


Gebyar Diskon Remisi Napi Korupsi Sepanjang 2023, Terakhir Rombongan Juliari Batubara Dikorting 1 Bulan

5 Januari 2024

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian saat sidang yang berlangsung secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, Juliari mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp500 juta ke Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti untuk operasioal DPC PDIP Kendal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gebyar Diskon Remisi Napi Korupsi Sepanjang 2023, Terakhir Rombongan Juliari Batubara Dikorting 1 Bulan

Sejumlah napi korupsi dapat remisi selama 2023. Koruptor dapat remisi tak perlu jadi justice collaborator dan bayar lunas denda serta uang pengganti.


Kaleidoskop 2023: 10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air hingga Kemarahan Susi Pudjiastuti

31 Desember 2023

Dalam video yang dikirim, Pilot Susi Air Philips memberikan pernyataan bahwa dirinya disandera oleh OPM. Dia mengatakan OPM menyanderanya sebagai jaminan untuk tuntutan Papua Merdeka.
Kaleidoskop 2023: 10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air hingga Kemarahan Susi Pudjiastuti

Pilot Susi Air Philip Mertens masih disandera TPNPB-OPM sejak 10 bulan lalu. Apa langkah TNI-Polri dan tanggapan Susi Pudjiastuti Founder Susi Air?