Revitalisasi 27.000 BUMDes, Ekonomi Desa Diyakini Rebound 2021

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan akan melakukan revitalisasi sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Hari ini kita terus revitalisasi, targetnya 27 ribu BUMDes yang sebelum Covid-19 melakukan transaksi,” kata Abdul Halim dalam webinar bersama KPK, Kamis, 9 Juli 2020.

    Abdul Halim mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, ada 37 ribu BUMDes yang melaksanakan transaksi. Namun, ketika pandemi, hanya ada 10 ribuan BUMDes yang masih aktif. Sehingga, 27 ribu BUMDes lainnya menjadi fokus Kementerian.

    “Kalau sudah jalan, transaksi berproses, kita bergerak ke 51 ribu BUMDes yang sempat mati suri,” kata dia.

    Ada berbagai pendekatan yang akan dilakukan Abdul Halim. Salah satunya replikasi keberhasilan BUMDes di tempat lain, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan kearifan lokal.

    Salah satu kebijakan revitalisasi yang diambil adalah memberi nomor registrasi BUMDes agar mudah dipantau. Selama ini BUMDes kesulitan mengakses perbankan karena bukan badan hukum. “Akhirnya kita payungi dengan SK Menteri Desa terkait nomor register,” ujarnya.

    Saat ini, Abdul Halim masih melakukan inventarisasi BUMDes yang sudah maju dan menggunakan pola digital. Ia juga akan memanfaatkan program Kampus Merdeka untuk Desa untuk memberikan pendampingan.

    Ia berharap geliat ekonomi yang dimobilisasi BUMDes akan berdampak. “Kita akan berupaya menyongsong rebound ekonomi desa pada 2021,” katanya.

    Rencana ini disambut baik Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan untuk BUMDes harus berkelanjutan mengingat penggunaan Dana Desa untuk BUMDes di periode sebelumnya cukup banyak. “Replikasi itu cara paling baik, tapi perhatikan keunikan wilayah,” ucap Pahala.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.