Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Masih Membahas Aturan Tarif dan Muatan Ekspor Lobster

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyusunan aturan baru mengenai tarif dan volume ekspor lobster belum juga rampung. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan itu masih dibahas di internal pemerintah.

Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi, menyatakan pihaknya bersama KKP, Sekretariat Negara, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum selesai membahas substansi.

Dalam rangka percepatan harmonisasi, pembahasan itu juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM. "Mudah-mudahan dapat segera ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya kepada Tempo, Rabu 8 Juli 2020.

Kurnia menyatakan terdapat sekitar 2.000 tarif ekspor yang akan disesuaikan dalam aturan baru nanti. Penyesuaiannya antara lain mempertimbangkan inflasi. Faktor lain yang menjadi penentu adalah dampak ekspor terhadap pergerakan ekonomi. Pemerintah juga memperhatikan kemampuan masyarakat jika tarif baru ditetapkan. Dalam revisi PP 75 ini, Kementerian Keuangan menjadi kajian dari KKP sebagai basis awal.

Kurnia tak mau menyebutkan seberapa besar tarif dan volume dalam revisi PP 75 nanti, khususnya untuk benih bening lobster. "Belum bisa kami pastikan berapa nilainya yang ideal," tuturnya.

Pemilik perusahaan eksportir lobster bernama PT Alam Laut Agung, Lalu Suryade, menyatakan pemerintah berencana mematok tarif ekspor sebesar Rp 2.000 per ekor benih lobster. "Kawan-kawan pengusaha mengajukan nilai yang lebih kecil yakni Rp 500 per ekor benih lobster," ujarnya. Namun terlepas dari besaran tarifnya nanti, dia berharap pemerintah segera mengambil keputusan mengenai tarif ekspor ini agar ada kepastian bagi pengusaha.

Informasi yang sama mengenai besaran tarit ekspor benih juga disampaikan Direktur PT Alam Laut Agung, I Nyoman Alit Sukantara. Dia mendengar rencana pemerintah akan mematok tarif PNBP sebesar Rp 2.000. "Ada juga peraturan daerah untuk (tarif ekspor benih lobster mutiara) sebesar Rp 3.000," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Catat APBN Surplus Rp 31,3 Triliun per Januari 2024

35 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat eselon I Kemenkeu memaparkan kinerja APBN Kita edisi Desember 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Catat APBN Surplus Rp 31,3 Triliun per Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat APBN mengalami surplus per 31 Januari 2024.


KKP Usulkan Harga Patokan Benur Rp 8500 Per Ekor, Ekspor Jadi Dibuka?

40 hari lalu

Petugas menunjukkan barang bukti benih lobster saat ungkap kasus di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean B Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 18 Juni 2021. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean B Palembang bersama Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian timur, Direktorat P2 dan Polda Sumsel berhasil mengungkap rencana penyelundupan sebanyak 225.664 ekor benih lobster senilai Rp33,8 miliar dan mengamankan empat orang tersangka. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
KKP Usulkan Harga Patokan Benur Rp 8500 Per Ekor, Ekspor Jadi Dibuka?

Harga patokan benur menurut KKP sudah berdasarkan sejumlah variabel seperti biaya produksi dan UMR.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

48 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Tidak Hanya Ikan, Menteri KKP Sebut Rumput Laut Hingga Lobster Juga Investasi Menggiurkan

52 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
Tidak Hanya Ikan, Menteri KKP Sebut Rumput Laut Hingga Lobster Juga Investasi Menggiurkan

Tidak hanya ikan, Menteri KKP menyebut rumput, tilapia, kepiting hinggal lobster merupakan Komoditas yang menggiurkan untuk dikembangkan pasarnya.


Jokowi Keluarkan Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

57 hari lalu

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. (tidak dalam gambar) menyampaikan pernyataan bersama di Istana Malacanang, di Manila, Filipina, 10 Januari 2024. Ezra Acayan/Pool via REUTERS
Jokowi Keluarkan Aturan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Perundangan penengkapan dan penyimpanan karbon yang baru ditetapkan Jokowi akan mengatur mengenai keekonomian atau skema bisnis dari CCS.


Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

27 Januari 2024

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan saat konferensi pers pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatik, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Juli 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

Kemenkominfo sedang menyiapkan regulasi baru yang akan mewajibkan perusahaan penerbit gim memiliki badan hukum.


Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

23 Januari 2024

Pengendara melintas di depan Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mendatangi Hotel Sultan untuk mengingatkan segera mengosongkan lahan di Blok 15 kawasan GBK. Selain itu pihak PPKGBK turut memasang spanduk pemberitahuan tanah aset negara di depan Hotel Sultan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.


KKP Catat Kenaikan 212 Persen PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

19 Januari 2024

KKP Catat Kenaikan 212 Persen PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut sebesar 707 miliar rupiah.


Lampaui Target, PNBP Minerba 2023 Tetap Turun Jadi Rp 172 Triliun

16 Januari 2024

Foto udara aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan pantai Desa Peunaga Cut Ujong, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Selasa, 31 Januari 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara 2023 mencapai 695 juta ton atau naik 4,82 persen dari target tahun lalu dengan proyeksi kebutuhan domestik sebesar 177 juta ton dan 518 juta ton untuk ekspor. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Lampaui Target, PNBP Minerba 2023 Tetap Turun Jadi Rp 172 Triliun

Pendapatan negara Bukan Pajak sub sektor mineral dan Batubara (Minerba) turun kendati melampaui target tahun 2023.


Kementerian ESDM: Setoran Migas ke Negara Turun Jadi Rp 117 Triliun pada 2023

16 Januari 2024

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggelar acara penghargaan keselamatan kerja minyak dan gas bumi tahun 2023 di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kementerian ESDM: Setoran Migas ke Negara Turun Jadi Rp 117 Triliun pada 2023

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan realisasi PNBP pada sektor ESDM sebesar Rp 303,3 triliun.