Tak Cukup Tapera, Pengembang Minta Pemerintah Rem Harga Tanah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 31 Januari 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 31 Januari 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah pada 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang perumahan meminta pemerintah tidak sekedar mengandalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Lebih dari itu, mereka meminta agar ada intervensi pada harga tanah yang terus meningkat.

    "Subsidi uang muka sudah, tapi kalau harga tanah tidak direm, sulit juga," kata Wakil Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Indra Utama dalam rapat bersama Komisi Perumahan DPR di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.

    Sehingga konsekuensinya, produk rumah yang dihasilkan oleh pengembang akan semakin mahal, menyesuaikan dengan harga tanah. Sehingga, sebagian masyarakat kian terancam tidak memiliki hunian.

    Saat ini saja, kata Indra, rata-rata harga apartemen sudah mencapai Rp 26 juta per meter. Angka ini, kata dia, sangat menyulitkan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan milenial, apalagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Di saat yang bersamaan, para pengembang juga sudah meminta kepastian pemerintah soal mekanisme penyediaan rumah. Sebab, setelah mereka beradaptasi dengan FLPP, kini muncul lagi program baru yaitu Tapera.

    Sehingga, pengembang ini pun langsung melakukan pertemuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, minggu lalu. Hasilnya, Kementerian mengumumkan bahwa FLPP tetap akan berjalan hingga tujuh tahun ke depan.

    Ini bertepatan dengan pelaksanaan Tapera secara penuh. Nanti di 2027, semua pekerja, entah PNS atau karyawan swasta, akan diwajibkan untuk membayar iuran perumahan ke Tapera.

    Namun persoalan harga tanah ini bukan cerita baru. Sebelumnya, perusahaan pelat merah Perum Perumnas juga mengeluhkan soal keterbatasan dan tingginya harga lahan, khususnya di Jabodetabek.

    "Tanah di sana (sekarang) sudah mahal sekali. Sehingga kalau kami harus bersaing membeli tanah dengan swasta, maka kami pasti akan kalah, terlebih jika harus menjual untuk rakyat kecil," kata Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo saat rapat dengan Komisi BUMN DPR, Senin, 17 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kamala Harris, Senator yang Dikecam Donald Trump, Jadi Pilihan Joe Biden

    Calon Presiden AS Joe Biden memilih Senator California Kamala Harris sebagai calon wakilnya. Pilihan Biden itu mengejutkan Donald Trump.