TEMPO.CO, Tegal - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta masyarakat bersabar menunggu aturan kembali diizinkannya penggunaan cantrang. Sebab, beleid ini sedang dalam tahap harmonisasi di kementerian lain.
"Enggak usah kepancing, percaya dengan keputusan bersama, enggak usah demo lagi dan enggak usah turun ke jalan. Yang penting nanti ikuti aturan ya," ujar Edhy saat menemui nelayan cantrang di Tegal, dikutip dari siaran pers, Rabu, 8 Juli 2020.
Rencana pencabutan larangan cantrang sesuai dengan kajian Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam kajian tersebut, termasuk di dalamnya delapan jenis alat tangkap baru yang diperbolehkan, antara lain pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis, dan huhate mekanis.
Supriyadi, nelayan cantrang yang menyampaikan keluh kesahnya saat dikunjungi Edhy mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti aturan jika penggunaan cantrang kembali diizinkan. "Kalau diatur ya monggo-monggo saja, Pak Menteri, kami siap. Yang penting nelayan cantrang bisa ke laut lagi. Jangan dilarang," ucapnya.
Lebih jauh, Supriyadi menambahkan, alasan kuat nelayan meminta cantrang diperbolehkan karena keyakinan mereka dari dulu hingga saat ini bahwa alat tangkap tersebut tidak merusak alam. Selain itu, larangan cantrang membuat banyak nelayan terganggu ekonominya karena tidak bisa melaut. "Ada yang bilang nelayan merusak karang, bagaimana bisa. Logika saja, cantrang itu jaring, dan kalau pun kena ke karang, jaringnya yang rusak."
Supriyadi juga yakin juga membantah bahwa panjang cantrang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kilometer. Sebab, sepengetahuannya, cantrang sebenarnya alat tangkap tradisional yang panjangnya bahkan tidak sampai 1 kilometer.
