TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menyiapkan menu komplit untuk membangkitkan kembali para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkena imbas pandemi. "Sehingga mereka bisa kembali beraktifitas, produktif, dan tetap aman Covid-19 dan bisa menggerakkan ekonomi kita," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 7 Juli 2020.
Dukungan UMKM telah termaktub dalam aturan mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui program tersebut, dunia usaha, terutama UMKM mendapat dukungan, bantuan, juga dilindungi oleh pemerintah. Ia mengatakan program PEN bertujuan untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi yang terdampak pagebluk.
Sri Mulyani mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, terutama untuk UMKM adalah sebesar Rp 123,46 triliun. "Kami berharap anggaran ini bisa berputar dan betul-betul dinikmati oleh UMKM," ujar dia.
Program untuk UMKM yang pertama adalah penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun, sehingga UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar pun premi penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah dan dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo.
Pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 6 triliun untuk dua perusahaan pelat merah tersebut agar memiliki kemampuan modal untuk menjamin risiko tersebut. Dengan demikian, Sri Mulyani berharap UMKM bisa bangkit kembali.
Bukan hanya itu, pelaku UMKM juga bisa mengajukan restrukturisasi sehingga tidak perlu membayar pokok pinjamannya selama enam bulan. Sementara, bunganya pun disubsidi oleh pemerintah. Sehingga, semakin kecil pinjaman akan semakin penuh subsidi bunganya. Dan semakin tinggi pinjamannya, subsidi untuk bunganya semakin kecil, yaitu sebesar 2-3 persen.
Selanjutnya, dukungan dari pemerintah lainnya adalah dengan menanggung pajak UMKM. "Pemerintah juga sudah menempatkan uangnya di perbankan, mulai dari Rp 40 triliun, dalam Perpres 8/2020 ada Rp 78,8 triliun supaya ada dana murah dari pemerintah dengan suku bunga hanya 80 persen dari repo, yaitu 3,3 persen," ujar dia. "Itu bisa di-blend dengan dananya perbankan untuk memberikan kredit modal kerja dengan bunga yang relatif murah."
Pemerintah telah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
“UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Usai UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan secara daring.
Pemerintah, kata Airlangga, melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan sesuai porsi dukungan yang diberikan, penjaminan balik, loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN.
Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. Itulah sebabnya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah.
“Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” tutur Airlangga.
CAESAR AKBAR
