TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencari opsi pendanaan alternatif untuk menutupi kebutuhan dana Rpn387 triliun dalam pembangunan Tol Trans-Sumatera.
“Masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020.
Basuki mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencari opsi terbaik agar pendanaan tol sepanjang 2.878 kilometer itu terpenuhi.
“Apakah akan dikeluarkan bond (obligasi) jangka panjang, itu pasti dengan jaminan pemerintah,” ujar dia.
Selain penerbitan obligasi, kata Basuki, terdapat opsi untuk memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun skema pendanaan SWF ini masih digodok oleh pemerintah.
"Makanya tadi Presiden minta Menteri BUMN, Menko Maritim, Menko Perekonomian, dan Menkeu untuk mengkaji, ada juga (opsi) Sovereign Wealth Fund," ujarnya.
Inisiasi SWF pernah dibahas oleh pemerintah sejak awal 2020 lalu. Dalam praktik di perekonomian global, SWF biasanya berperan mengelola dana publik dan menginvestasikannya ke bentuk aset lain.
Basuki mengatakan permasalahan yang menghambat progres Tol Trans-Sumatera hanya pendanaan. Sedangkan untuk masalah pembebasan lahan, kata Basuki, sudah rampung.
Total kebutuhan anggaran untuk seluruh ruas Tol Trans-Sumatera adalah Rp500 triliun. Dana yang sudah tersedia, antara lain dari pinjaman perbankan sebesar Rp72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp21,6 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp19,6 triliun. Sehingga total kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi adalah Rp387 triliun.
Realisasi proyek ini hingga Juli 2020 adalah 393 kilometer telah beroperasi dari rencana total 2.878 kilometer. Kemudian, 1.194 kilometer masih dalam tahap konstruksi dan 1.291 kilometer sedang dipersiapkan.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, mengatakan Tol Trans-Sumatera merupakan proyek penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.
"Sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB (produk domestik bruto),” ujarnya.
Jokowi meminta jajarannya untuk menilai secara cermat kelayakan finansial proyek jalan tol tersebut, termasuk opsi-opsi untuk tambahan ekuitas.
