TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perlunya adanya loncatan pertumbuhan di kuartal III 2020 apabila Indonesia ingin mencatatkan perumbuhan ekonomi positif di tahun 2020. Pasalnya, ekonomi Tanah Air diprediksi negatif pada triwulan II 2020.
"Prasyaratnya adalah harus terjadi loncatan pertumbuhan dari Q2 yang diperkirakan negatif menjadi positif di Q3, sehingga tentu ada prasyarat realisasi belanja kementerian dan lembaga, serta program pemulihan ekonomi nasional bisa mendongkrak antar kuartal bisa tumbuh 5 persen, kalau kita mau masuk jalur positif," ujar Airlangga dalam konferensi video, Selasa, 7 Juli 2020.
Saat ini, kata Airlangga, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19.
Pemerintah juga sudah menganggarkan dukungan fiskal sebesar Rp 695,22 T untuk penanganan kesehatan, serta pemulihan ekonomi nasional Rp 607,65 T. "Ini menjadi penting karena PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di triwulan III dan triwulan IV," kata Airlangga.
Saat ini pun bentuk implementasi PEN berupa penempatan dana ke perbankan sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 30 triliun. Saat ini juga telah dilakukan penjaminan kredit modal kerja kepada BUMN melalui PT Askrindo dan Jamkrindo.
"Tadi sudah disampaikan mock-up kredit dan harapannya bisa ditindaklanjuti, tidak hanya mock-up tetapi juga kepada lebih dari 60 juta UMKM," tutur Airlangga. Di samping itu, pemerintah juga telah menyediakan penyertaan modal untuk BUMN yang terdampak.
Airlangga mengatakan pemerintah bisa melakukan berbagai kebijakan melalui belanja negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, ia berujar bahwa pada kesempatan ini, UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi. "Perbankan telah diberikan keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah sesudah restrukturisasi menganggap penting suntikan modal kerja untuk UMKM."
CAESAR AKBAR
