TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan membangun 4 juta sambungan rumah (SR) jaringan gas kota untuk rumah tangga hingga 2024. Salah satu tujuannya yaitu untuk menekan impor LPG setiap tahunya.
"Kami hitung (penurunannya) mencapai US$ 17,2 juta per tahun," kata Direktur Utama PGN Suko Hartono dalam rapat bersama Komisi Energi DPR di Jakarta pada Senin, 6 Juli 2020.
Meski menjadi salah satu produsen gas, namun ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih tinggi. Saat ini, 70 persen dari total kebutuhan LPG dalam negeri berasal dari impor.
Selain menurunkan impor LPG, pembangunan 4 juta jaringan gas ini juga bertujuan untuk menghemat belanja masyarakat hingga Rp 300 miliar per tahun. Lalu menghemat subsidi LPG hingga Rp 3,3 triliun per tahun.
Namun sampai 26 Juni 2019, total jaringan gas yang sudah dibangun baru mencapai 537.936 sambungan. Hingga 26 Juni 2020, jumlah sambungan jaringan gas yang sudah dibangun baru mencapai 127.864 sambungan dengan dana APBN. Padahal, target tahun ini yaitu sebesar 316 ribu sambungan.
PGN sebenarnya juga direncanakan membangun 50 ribu sambungan dengan anggaran perseroan. “Sampai saat ini belum bisa kami laksanakan karena berbagai hal, khususnya penurunan demand dan penugasan lain yang kami prioritaskan,” kata dia.
Salah satu prioritas adalah soal penetapan harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU yang sudah ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Penetapan itu diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89.K/2020 pada Juni 2020.
Sementara pada 2021, target pembangunan jaringan gas mencapai 734 ribu sambungan dengan investasi Rp 8,1 triliun. Lalu pada 2022, 840 ribu sambungan dengan investasi Rp 9,2 triliun. "Tahun 2022 masuk dengan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," kata Suko.
Lalu dua tahun terakhir 2023 dan 2024. Target dan nilai investasi di kedua tahun ini sama, yaitu 800 ribu sambungan dan investasi Rp 8,8 triliun.
