Kebijakan yang diteken 4 Mei 2020 lalu, sudah menerbitkan izin ekspor ke-31 perusahaan. Menurut penelurusan Tempo, dari 31 perusahaan tak sedikit merupakan bisnis para politikus dari partai Gerakan Indonesia Raya-- partai Menteri Edhy. Berbagai nama beken partai seperti Hashim Djojohadikusumo terafiliasi dengan perusahaan eksportir.
Begitu juga dengan politikus Partai Keadilan Sejahterah Fahri Hamzah yang memiliki sebuah perusahaan eksportir benih lobster di Nusa Tenggara Barat bernama PT Nusa Tenggara Budidaya.
Anggota Komisi IV dari Partai Keadilan Sejahtera Slamet mengatakan kebijakan ini memang masih banyak bolongnya. Aturan teknis seperti pengawasan, penunjukan perusahaan eksportir yang mendapat izin kurang transparan dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kami juga belum menerima kajian akademis dari pemerintah," katanya dalam rapat bersama Menteri Edhy kemarin.
Walhasil, dalam kesimpulan rapat kemarin, Ketua Komisi IV Sudin, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan naskah akademisnya ke DPR dalam rapat lanjutan pekan depan.
Menteri Edhy mengatakan relaksasi ekspor dilakukan selain adanya permintaan yang banyak terhadap benih lobster di pasar dunia, kebijakan ini juga memikirkan nasib ribuan nelayan yang nasibnya sempat terombang-ambing karena tak bisa lagi menangkap nelayan. "Memang banyak politikus yang jadi eksportir, tapi mereka kan orang Indonesia, siapa pun boleh mengajukan," kata Edhy
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
