Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susi: Saya Rakyat Biasa, Tak Rela Benih Lobster Diekspor

Reporter

image-gnews
Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali meluapkan protes terkait kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster oleh Menteri KKP Edhy Prabowo.

"Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor," katanya seperti dikutip pada akun Twitter resmi miliknya @susipudjiastuti, Senin, 6 Juli 2020.

Pernyataan Susi di Twitter sontak mendapat respon dari warganet atau netizen. Meski baru diunggah kurang dari 30 menit, twit tersebut telah mendapat 100 komentar, 450 re-twit, dan disukai (mendapat likes) dari 1.300 pengguna.

Cuitan pemilik Susi Air tersebut merupakan respon atas pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro. Darori merupakan salah satu pihak yang setuju dengan dibukanya keran ekspor benih lobster. Dia menyebut polemik saat ini masih ada campur tangan dari menteri lama yang belum rela melepaskan jabatannya.

"Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya. Kok yang direcokin lobster?" kata Darori dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

Meski tidak diucapkan secara gamblang, Susi merasa politisi Partai Gerindra tersebut menyindir sosok dirinya yang memang memimpin KKP selama periode 2014-2019. Ketika ada netizen yang mempertanyakan apakah kebijakan Menteri Edhy Prabowo dapat dilaporkan ke Ombusdman, Susi pun memberi jawaban.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bisa," tulis Susi.

Perseteruan antara Susi Pudjiastuti dan Kementerian KKP terkait pembukaan keran ekspor benih lobster terus mencuat. Meski menuai pro-kontra, Susi kerap mendapat dukungan dari warganet.

"Ga ada yg rela kalo hasil jerih payahnya diinjak-injak sama penerusnya," ujar akun Twitter @Lukmanman.

Hal yang sama diungkapkan akun Twitter bernama Giring (@kainpastel). "Saya pribadi ngeliat ibu lebih sebagai mantan menteri yang selama masa jabatannya dulu sangat berdedikasi untuk jaga kedaulatan maritim kita. Wajar kalo ga rela ngeliat kebijakan sekarang yang jauh dari apa yang ibu lakuin dulu. Pemerintah sekarang emg lagi banyak becanda," tulisnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

5 hari lalu

Rangkul Stakeholder, KKP Perkuat Perlindungan Kawasan Konservasi

KKP menargetkan penambahan perluasan kawasan konservasi sebesar 30 persen dari luas lautan sampai tahun 2045


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

7 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

11 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil

KKP mengklaim harga ikan terkendali meski permintaannya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.


KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

11 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

KKP memastikan stok ikan untuk Ramadan dan Lebaran 2024 tercukupi.


KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

11 hari lalu

KKP dan Xiamen University Bahas Integrasi Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut menjadi cara praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut


Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

12 hari lalu

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri KKP Siap Pasok Ikan untuk Makan Siang Gratis Jika Dijalankan

Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap menyokong kebutuhan ikan untuk program makan siang gratis jika benar direalisasikan.


Waspadai Naiknya Suhu Air Laut, KKP Kaji Fenomena Pemutihan Karang

13 hari lalu

Waspadai Naiknya Suhu Air Laut, KKP Kaji Fenomena Pemutihan Karang

Ditjen PKRL sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam konservasi laut, perlu memberikan atensi khusus dan melakukan aksi cepat menanggapi fenomena pemutihan karang


Top 3 Tekno: RPP Mangrove di Antara KKP dan KLHK

22 hari lalu

KKP Rehabilitasi 6 Kawasan Mangrove
Top 3 Tekno: RPP Mangrove di Antara KKP dan KLHK

Selain RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, soal gempa dan tornado Rancaekek juga mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

22 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.