Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Naik Kelas, Ekonom Ini Sebut Jangan Bangga Dulu Sebab..

image-gnews
Suasana aktivitas di area bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Sri Mulyani menilai, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi secara global akan lebih baik dari tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Suasana aktivitas di area bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Sri Mulyani menilai, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi secara global akan lebih baik dari tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia pada pekan lalu menetapkan Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas per 1 Juli 2020. Status itu diberikan setelah pendapatan per kapita Indonesia meningkat menjadi US$ 4.050 pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya US$ 3.840. Lalu bagaimana untung rugi Indonesia atas perubahan status ini?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan meskipun status Indonesia mengalami peningkatan, tetapi masih berkategori negara berpendapatan menengah. “Jangan berbangga dulu,” ujarnya ketika dihubungi, Senin, 6 Juli 2020.

Bhima menjelaskan naiknya pendapatan per kapita bukan berarti secara faktual setiap penduduk memiliki US$ 4.050 dolar atau Rp 57 juta rupiah (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS). Menurut dia, indikator ketimpangan Indonesia pasca reformasi terus melebar.

Data Credit Suisse tahun 2019 menunjukkan per 10 persen penduduk terkaya menguasai 74,1 persen total kekayaan nasional.

Pada sisi perdagangan internasional, Bhima beranggapan konsekuensi atas perubahan status ini adalah semakin sedikit produk Indonesia mendapatkan fasilitas keringanan tarif atau bea masuk. Hal ini membuat harga produk pengusaha menjadi lebih mahal di pasar ekspor, khususnya negara maju.

Lebih jauh Bhima juga menyebutkan tinggal menunggu waktu Amerika Serikat mencabut fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP, sehingga berbagai produk yang diuntungkan dari fasilitas itu akan dicabut. Bila demikian, langkah ini akan diikuti Kanada dan Eropa. “Padahal di situasi pandemi kita memerlukan kenaikan kinerja ekspor yang lebih tinggi."

Bhima juga mengkhawatirkan imbas dari kenaikan status bakal mendorong kenaikan tarif pajak negara dalam membayar utang bunga yang sudah di atas 7 persen. Indonesia, kata dia, akan makin dianggap mampu membayar bunga yang lebih mahal. Juga, membuat negara-negara kreditur memprioritaskan negara yang penghasilannya lebih rendah dari Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan kondisi seperti itu, ia berpendapat pilihan untuk mencari sumber pembiayaan murah semakin terbatas. Seperti memperoleh pinjaman bilateral dengan bunga 0,5-1 persen, sehingga membuat pemerintah makin gencar terbitkan Surat Berharga Negara yang dijual sesuai harga pasar. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebutkan bersyukur Indonesia naik kelas ke kategori negara dengan pendapatan menengah atas dari sebelumnya menengah bawah, sebagaimana laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2020. Hasil laporan ini membuat Jokowi optimistis keluar dari middle income trap.

"Apakah kita punya peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya jawab tegas, kita punya potensi besar, kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap, kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," ujar Jokowi dalam acara pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 via daring, Sabtu, 4 Juli 2020.

Laporan Bank Dunia per 1 Juli 2020 menyatakan status Indonesia naik dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Kenaikan status ini lantaran gross national income per kapita Indonesia tercatat naik menjadi US$ 4.050 pada 2019 dari US$ 3.840 di tahun sebelumnya.

MUHAMMAD BAQIR | RR ARIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

2 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

11 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

13 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

13 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

16 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024