Dulu Penyelundup, Pria Ini Kini Resmi Berbisnis Benur Lobster

Benih lobster. Antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas penyelundup benih lobster kini resmi berbisnis setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengizinkan ekspor benur lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Salah satunya Buntaran, pegawai negeri sipil yang dipecat Kementerian Kelautan dan Perikanan era Menteri Susi Pudjiastuti pada 2017 setelah divonis 10 bulan penjara dalam perkara penyelundupan benih dan pencucian uang. Pada Pemilu 2019, dia menjadi calon anggota DPR dari Gerindra untuk daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2, tapi gagal.

“Saya enggak tahu jumlahnya berapa. Tapi itu semua duit nelayan yang jual benih. Duit keluar-masuk, bukan duit saya,” tutur Buntaran ketika Tempo menyinggung temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dulu mendapati tabungannya berisi Rp 195 miliar, dinukil dari Majalah Tempo Edisi Senin, 6 Juli 2020.

Buntaran mengaku mengelola usaha budi daya dan jual-beli benih untuk dua perusahaan yang baru-baru ini ditetapkan sebagai eksportir oleh Kementerian Kelautan, yakni PT Alam Laut Agung dan UD Bali Sukses Mandiri. Di UD Bali Sukses Mandiri, Buntaran menyatakan bermitra dengan pembudi daya lobster di Lombok Timur, NTB. 

Di sinilah, kata Buntaran, Bali Sukses Mandiri menyerahkan pengelolaan pembudidayaan benih kepada Bahraen Hartoni, bekas penyelundup benur lain yang pernah ditangkap pada 2017. Bahraen kini menjadi Manajer Operasional PT Aquatik Sslautan Rejeki, satu dari sembilan perusahaan yang mendapat penetapan sebagai eksportir gelombang pertama. “Saya minta tanggung jawab Bahraen karena dia yang bikin kandangnya,” ucap Buntaran. 

Bahraen tidak merespons ketika dihubungi Tempo untuk meminta klarifikasi perannya di Aquatik dan kerja sama dengan Buntaran di Lombok Timur. Namun Kantor Berita Antara pernah mengutip keterangan Bahraen sebagai Manajer Operasional Aquatic Sslautan. Dia menyebutkan ada 15 mitra perseroan yang tersebar di seluruh perairan NTB, dari Lombok, Sumbawa, hingga Dompu. “Untuk kuota ekspor, perusahaan kami mengajukan 25 juta ekor,” kata Bahraen di Sekotong, Lombok Barat, seperti dikutip Antara, Rabu, 24 Juni lalu. 

Menteri Edhy Prabowo menjamin penetapan eksportir benih lobster, termasuk yang berkaitan dengan politikus, telah melalui prosedur yang baku, tanpa keistimewaan. “Semua proses kan ada panitianya. Saya minta siapa saja wajib dilayani,” ujarnya lewat sambungan telepon pada Jumat malam, 3 Juli lalu. “Semua yang diberi izin itu yang sudah menyiapkan budi dayanya.”

Dia pun tak mempersoalkan keberadaan bekas terpidana penyelundupan yang kini berjejaring dengan eksportir-eksportir benur. “Cuma karena aturan itu (era Menteri Susi) saja mereka dianggap penjahat. Dari pada menyelundup, bukankah lebih baik mereka didata, kemudian terkontrol?” kata Edhy. “Jadi saya enggak peduli siapa dia. Siapa pun boleh.”

Jumlah perusahaan eksportir benur lobster terus bertambah semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan aturan yang memperbolehkan praktik tersebut beberapa waktu lalu. Saat ini, jumlahnya telah mencapai 30 perusahaan. Mereka terdiri dari atas 25 perseroan terbatas (PT), 3 persekutuan komanditer (CV), dan 2 usaha dagang (UD).

Baca artikel selengkapnya di Majalah Tempo edisi Senin, 6 Juli 2020.

CAESAR AKBAR | MBM TEMPO

Catatan koreksi:
Berita ini mengalami perubahan foto yang menyertainya agar tidak menimbulkan salah tangkap. Perubahan foto dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2020 pukul 08.27 WIB. Sebelumnya foto yang diunggah adalah pejabat PNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak terkait dengan penyelundupan seperti yang tertulis dalam berita. Karena ketidakakuratan ini, Redaksi meminta maaf. 






Polres Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar

16 hari lalu

Polres Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar

Penyelundup benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta itu terancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.


Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura, KKP: Pelaku Melarikan Diri

27 hari lalu

Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura, KKP: Pelaku Melarikan Diri

KKP menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp30 miliar ke Singapura.


Penyelundupan 17 Ribu Bibit Lobster Digagalkan di Lombok

8 Juli 2022

Penyelundupan 17 Ribu Bibit Lobster Digagalkan di Lombok

Dari seluruh benur tersebut, 16.560 ekor di antaranya merupakan jenis pasir dan 600 lainnya lobster mutiara


KKP Lepas 115 Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan

7 Juli 2022

KKP Lepas 115 Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan

Bibit lobster yang disita tersebut terdiri atas 113.880 jenis pasir dan 1.980 ekor jenis mutiara.


Cerita dari SATU Indonesia Awards, Anak Nelayan Bawa IoT ke Keramba

22 Juni 2022

Cerita dari SATU Indonesia Awards, Anak Nelayan Bawa IoT ke Keramba

Astra kembali menggelar SATU Indonesia Awards tahun ini untuk menjaring anak muda yang tak kenal lelah memberikan manfaat bagi sekitarnya.


KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

9 Juni 2022

KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

KPPU vonis bersalah PT Aero Citra Kargo (ACK) karena melakukan monopoli jasa kargo ekspor benih bening lobster (benur) pada Kamis, 9 Juni 2022.


Penyelundupan 30.911 Benur Lobster di Bandara Juanda Digagalkan

14 Mei 2022

Penyelundupan 30.911 Benur Lobster di Bandara Juanda Digagalkan

KKP dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 30.911 benih udang atau benur lobster di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur.


Penyelundupan 506 Ribu Benih Lobster Digagalkan, KKP: Mending Tobat

30 April 2022

Penyelundupan 506 Ribu Benih Lobster Digagalkan, KKP: Mending Tobat

KKP dan Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan 506.600 ekor benih bening lobster (BBL) atau benur.


Tanggapi Laporan AS, IM57: Citra KPK Rusak di Mata Internasional

16 April 2022

Tanggapi Laporan AS, IM57: Citra KPK Rusak di Mata Internasional

Indonesia Memanggil 57 Institute menganggap citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah rusak di dunia internasional.


KPK Setorkan Rp 72 Miliar dari Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo

8 April 2022

KPK Setorkan Rp 72 Miliar dari Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo

KPK menyetorkan dana sebesar Rp 72 miliar ke kas negara dari kasus suap Menteri KKP Edhy Prabowo.