Cabut Larangan Kapal Cantrang, Edhy Prabowo Buat Sistem Zonasi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti (kedua kiri) menemui para nelayan saat berdemo soal larangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang di depan Istana Merdeka, Jakarta, 17 Januari 2018. Syarat tersebut antara lain tidak ada penambahan kapal yang menggunakan cantrang. ANTARA

    Menteri Susi Pudjiastuti (kedua kiri) menemui para nelayan saat berdemo soal larangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang di depan Istana Merdeka, Jakarta, 17 Januari 2018. Syarat tersebut antara lain tidak ada penambahan kapal yang menggunakan cantrang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan alasannya mengatur ulang sejumlah kebijakan di kementerian yang dipimpin adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan. Termasuk aturan soal rencana mencabut aturan larangan kapal cantrang.

    "Semangat kami bukan karena tidak suka dengan aturan yang dulu. Semangat kami adalah ingin memanfaatkan sebesar dan semaksimal-maksimalnya potensi (kelautan dan perikanan) yang ada untuk kesejahteraan rakyat," kata Edhy melalui pernyataan resminya, Minggu, 5 Juli 2020.

    Mengenai cantrang, Edhy telah mengatur penggunaannya berdasarkan zonasi penangkapan agar tidak ada lagi singgungan antara nelayan besar dan kecil. Selain itu, panjang tali cantrang hingga ukuran jaring juga diatur untuk menghindari eksploitasi sumber daya laut.

    "Makanya kami bikin zonasi, diatur. Jadi mereka sama-sama hidup. Dan gak ada yang tiba-tiba eksploitasi habis-habisan, semua ditentukan," tutur Edhy.

    Guna memastikan keputusan yang diambil tak salah, kata Edhy, pihaknya sudah menemui para ahli kelautan, pelaku usaha, hingga nelayan cantrang. Edhy juga menampik bahwa penggunaan cantrang merusak ekosistem karang.

    "Saya enggak mau melindungi yang besar saja lalu meninggalkan yang kecil, atau melindungi yang kecil tapi meninggalkan yang besar. Keduanya harus jalan beriringan. Ekonomi itu hanya bisa berjalan kalau yang besar dan kecil bareng-bareng," ucapnya.

    Pertimbangan lain mencabut larangan penggunaan cantrang adalah karena potensi dapat menyerap banyak tenaga kerja anak buah kapal (ABK). Kapal-kapal cantrang yang tadinya menganggur akan kembali melaut yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Sejalan dengan itu, KKP juga sudah mempermudah perizinan kapal melalui aplikasi SILAT yang bisa diakses 24 jam.

    Edhy Prabowo pun menyebut, potensi perikanan Indonesia sangat besar sehingga sayang bila tidak dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dari pada awak-awak kita kerja jadi ABK di luar negeri, lebih baik mereka kerja di negeri sendiri. Kita awasi dan atur penggajiannya sehingga mereka diperlakukan secara baik," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Mitos Tentang Garam dan Bagaimana Cara Mensiasatinya

    Tidak makan garam bukan berarti tubuh kita tambah sehat. Ada sejumlah makanan dan obat yang kandungan garamnya meningkatkan risiko serangan jantung.