Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemnaker: 46 Juta Jenis Pekerjaan Baru Bakal Muncul hingga 2030

image-gnews
Ilustrasi lowongan pekerjaan. ANTARA/R. Rekotomo
Ilustrasi lowongan pekerjaan. ANTARA/R. Rekotomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan memprediksi sebanyak 27-46 juta jenis pekerjaan baru hasil pengembangan sektor-sektor lama akan berpeluang muncul hingga 2030. Pekerjaan-pekerjaan tersebut akan tercipta di industri yang saat ini dibutuhkan, yakni kesehatan, konstruksi, retail, dan manufaktur.

“Sedangkan 10 juta jenis pekerjaan yang sama sekali baru atau belum ada sebelumnya juga akan muncul hingga 20230. Angkanya 8-9 persen dari kebutuhan tenaga kerja,” tutur Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang dalam diskusi virtual, Sabtu, 4 Juli 2020.

Di samping pekerjaan baru, ada pula jenis pekerjaan yang dimungkinkan akan hilang atau berubah utamanya setelah pandemi corona. Namun, Haiyani tak mendetailkan segmen pekerjaan yang dimaksud.

Ia hanya menjelaskan, sebanyak 23 juta pekerjaan bakal terimbas otomatisasi atau digantikan dengan mesin. Sedangkan banyak pekerjaan lainnya telah bertransformasi sehingga 6-29 juta orang harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan tersebut.

Pergeseran dunia kerja ini seiring dengan perkembangan industri 4.0. Haiyani menjabarkan, ada beberapa faktor yang mendorong tenaga kerja cepat menyerap perubahan. Di antaranya investasi berkelanjutan, adanya model-model pelatihan baru, dimunculkannya program yang emmudahkan transisi pekerja, dan dukungan dalam hal pendapatan. Terakhir, kata dia, mesti ada kolaborasi antara publik dan swasta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai regulasi ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah saat ini bersifat sangat protektif dan kaku sehingga penyerapan tenaga kerja tidak optimal. “Pemerintah cenderung hanya melindungi, tapi tidak memperhartikan supply dan demand,” tuturnya.

Karena itu, dia menyarankan adanya kalibrasi kebijakan dan penataan ulang terhadap beleid yang berlaku. Dalam peraturan, Haryadi berpendapat semestinya pemerintah mencantumkan perhitungan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dan pengelolan sumber daya manusia yang fleksibel.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

2 hari lalu

Pupuk Urea Kujang. TEMPO/Subekti
Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.


Tips Persiapkan Diri Bekerja di Perusahaan Terbaik

3 hari lalu

Ilustrasi wawancara kerja. shutterstock.com
Tips Persiapkan Diri Bekerja di Perusahaan Terbaik

Berikut saran buat yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun karir di perusahaan terbaik, baik domestik maupun internasional.


Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

5 hari lalu

Petugas penukaran mata uang asing tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level 14.200. Tempo/Tony Hartawan
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.


Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

6 hari lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.


Sinyal Bos Jatuh Hati pada Karyawan, Tak Cuma Bahas Pekerjaan

7 hari lalu

Ilustrasi bos dan karyawan. Foto: Freepik.com
Sinyal Bos Jatuh Hati pada Karyawan, Tak Cuma Bahas Pekerjaan

Bos jatuh hati pada bawahannya namun tak menunjukkannya dengan terang-terangan dengan alasan profesionalisme. Cek tanda berikut.


Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

7 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

8 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

8 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusana Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memaparkan Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

12 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Agen Pekerjaan ACB Cottbus GmbH Bantah Terlibat Program Ferienjob

15 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Agen Pekerjaan ACB Cottbus GmbH Bantah Terlibat Program Ferienjob

Direktur Pelaksana Agen Pekerjaan ACB Cottbus GmbH, Ralf Peter Stimmer, mengatakan tak ada hubungannya dengan Ferienjob mahasiswa Indonesia.