Kemenkeu: Aturan Berbagi Beban dengan BI Segera Rampung

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat mengkiuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN TA 2019 serta Laporan dan pengesahan hasil pembahasan panja perumus kesimpulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan aturan terkait pembagian beban (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan Covid-19 akan selesai dalam waktu dekat.

    “Ini seharusnya tidak lama lagi diumumkan tapi yang sudah disebutkan Ibu (Sri Mulyani) di Komisi XI kurang lebih seperti itu,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.

    Febrio mengatakan skema pembagian beban tersebut juga tidak banyak berubah dari yang sudah disampaikan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR RI.

    “Skema sudah beredar dari Ibu (Sri Mulyani) di Komisi XI. Enggak banyak berubah di situ. Tinggal dipertajam karena kesepakatan sudah terjadi secara legal,” ujarnya.

    Skema berbagi beban mencakup belanja kepentingan publik atau public goods maupun kepentingan nonpublik atau non-public goods.

    Dengan pembagian ini, Bank Indonesia akan menanggung 100 persen beban bunga untuk belanja penanganan pandemi yang bertujuan untuk kepentingan publik di sektor kesehatan, perlindungan sosial, maupun sektoral kementerian/lembaga/pemda.

    Untuk belanja kepentingan nonpublik seperti UMKM, pemerintah juga ikut menanggung diskon bunga satu persen dari suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate.

    Sementara itu, total kebutuhan biaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 695,2 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,6 triliun dan UMKM Rp 123,46 triliun.

    Selain itu termasuk untuk pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun dan sektoral KL serta Pemda Rp 106,1 triliun.

    Febrio mengatakan dalam penyusunan aturan burden sharing ini pemerintah beserta Bank Indonesia tidak ingin terburu-buru karena harus mencakup langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian.

    “Ini masa extraordinary. Kami tidak boleh gegabah karena ini bukan dalam bentuk intervensi. Ini dengan otoritas fiskal lalu langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan bersama agar tidak melenceng jauh dari stabilitas ekonomi,” katanya.

    Ia menekankan prinsip kehati-hatian sangat penting dalam menentukan langkah berbagi beban dengan Bank Indonesia untuk menangani Covid-19.

    “Kita cocokkan yang sedang kita hadapi. Prinsip kehati-hatian makanya cukup alot dan detil pembicaraan antara otoritas moneter dan fiskal. Integrasi harus dijaga,” ujarnya.

    ANTARA
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.