Kasus Jiwasraya, BPKN: Apakah OJK Boleh Dituntut? Sangat Boleh!

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Rizal E Halim mempersilakan masyarakat jika ada yang ingin menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus Jiwasraya.

"Apakah OJK boleh dituntun? Sangat boleh dituntut. Karena memang satu-satunya lembaga yang menjalankan pengawasan di industri jasa keuangan ya hanya OJK," kata Rizal dalam diskusi virtual, Jumat, 3 Juli 2020.

Dia menuturkan OJK merupakan lembaga super body di bidang industri keuangan, mirip seperti seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di bidang penindakan korupsi. Sejak 2013, sebagian fungsi yang tadinya ada di Bank Indonesia, dipisahkan ke OJK.

Sehingga, BI sekarang hanya mengurusi moneter dan inflasi. Khusus jasa keuangan ditangani oleh OJK dengan aset sekitar Rp 8.000 triliun.

"Harusnya pengawasan itu dilakukan dengan sangat ketat oleh OJK. Kenapa OJK ini punya undang-undang sendiri dan lembaga sendiri, karena memang asetnya besar sekali," ujarnya.

Selain itu kalau terjadi default atau shock di industri jasa keuangan, berpengaruh ke perekonomian secara makro.

Adapun dia mengatakan kasus Jiwasraya berawal bukan karena technical dan fundamental, tetapi memang ada pemufakatan jahat.

"Ini kriminal, kejahatan di sektor asuransi. Hebatnya lagi kejahatan ini berlangsung cukup lama, tidak dalam satu titik, tapi beberapa periode transaksi. Ini yang merugikan negara," kata Rizal

Menurutnya, ada emiten-emiten tertentu yang tidak layak dijadikan destinasi investasi Jiwasraya. "Kesalahan investasi yang disengaja," ujarnya.

HENDARTYO HANGGI






OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

1 hari lalu

OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

OJK berupaya mendukung program Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian sejumlah insentif.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

2 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

2 hari lalu

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

OJK) meminta kepada perusahaan pembiayaan dengan metode Buy Now Pay Later (BNPL) melakukan berbagai tindakan perbaikan segera.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

3 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

General Manager of Kredivo Indonesia Lily Suryani optimis industri kredit digital atau paylater akan tumbuh di tangah ancaman resesi global 2022.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

3 hari lalu

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

6 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

7 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.