Kasus Jiwasraya, BPKN: Apakah OJK Boleh Dituntut? Sangat Boleh!

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyerahkan buku laporan 2 tahun Bank Wakaf Mikro kepada Presiden Joko Widodo saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN Rizal E Halim mempersilakan masyarakat jika ada yang ingin menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus Jiwasraya.

    "Apakah OJK boleh dituntun? Sangat boleh dituntut. Karena memang satu-satunya lembaga yang menjalankan pengawasan di industri jasa keuangan ya hanya OJK," kata Rizal dalam diskusi virtual, Jumat, 3 Juli 2020.

    Dia menuturkan OJK merupakan lembaga super body di bidang industri keuangan, mirip seperti seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di bidang penindakan korupsi. Sejak 2013, sebagian fungsi yang tadinya ada di Bank Indonesia, dipisahkan ke OJK.

    Sehingga, BI sekarang hanya mengurusi moneter dan inflasi. Khusus jasa keuangan ditangani oleh OJK dengan aset sekitar Rp 8.000 triliun.

    "Harusnya pengawasan itu dilakukan dengan sangat ketat oleh OJK. Kenapa OJK ini punya undang-undang sendiri dan lembaga sendiri, karena memang asetnya besar sekali," ujarnya.

    Selain itu kalau terjadi default atau shock di industri jasa keuangan, berpengaruh ke perekonomian secara makro.

    Adapun dia mengatakan kasus Jiwasraya berawal bukan karena technical dan fundamental, tetapi memang ada pemufakatan jahat.

    "Ini kriminal, kejahatan di sektor asuransi. Hebatnya lagi kejahatan ini berlangsung cukup lama, tidak dalam satu titik, tapi beberapa periode transaksi. Ini yang merugikan negara," kata Rizal

    Menurutnya, ada emiten-emiten tertentu yang tidak layak dijadikan destinasi investasi Jiwasraya. "Kesalahan investasi yang disengaja," ujarnya.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.