Stafsus Menkeu Beberkan Soal Kendala Penyerapan Anggaran Stimulus

Masyita Crystallin. masyita-crystallin.com

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan atau Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin mengakui dari segi penyerapan anggaran stimulus atau belanja negara untuk penanganan Covid-19 tidak secepat yang diharapkan. Meski begitu, pemerintah terus mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran secara harian.

"Misalnya ada di kementerian atau lembaga tertentu seperti di Kementerian Kesehatan ada kendala maka dengan sangat mudah di-trace sebetulnya issues-nya ada di mana. Bukan untuk saling menyalahkan tentunya, tapi untuk segera menemukan solusi," kata Masyita dalam diskusi virtual Ngobrol @Tempo, Kamis, 2 Juli 2020.

Masyita juga mengatakan selalu ada ruang perbaikan dalam pemberian stimulus fiskal. Sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus yang besar untuk  meningkatkan permintaan dan kesehatan.

Saat ini pemerintah memberikan stimulus untuk meningkatkan dari sisi penawaran, salah satunya dengan penempatan dana Rp 30 triliun kepada empat bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Pemerintah juga mempercepat realisasi belanja anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, yang di dalamnya juga memuat detil realokasi dan refocusing anggaran pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei lalu baru mencapai 10,41 persen dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya sebesar Rp 1.851,10 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran berhasil mencapai 18,86 persen.

Soal minim realisasi anggaran kementerian dan lembaga ini yang belakangan ramai dibicarakan setelah video sidang kabinet parpurna, 18 Juni 2020 lalu beredar. Dalam video berdurasi 10 menit itu terlihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menumpahkan kekesalannya pada jajaran menterinya yang dinilai masih belum menempatkan situasi saat ini sebagai situasi genting dan membutuhkan respon cepat.

“Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sistem birokrasi menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran belanja berjalan lamban. Situasi pandemi, kata dia membuat para pemegang kuasa anggaran cenderung lebih berhati-hati, dan tidak ingin sembarangan dalam mengeksekusi anggaran. “Biasanya yang berniat baik paling khawatir, ini menjadi dilema kami.”






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

2 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

3 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

4 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

4 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

4 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

5 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

5 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

5 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

6 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

6 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet