PSBB Dilonggarkan, Bank BTN: KPR Bersubsidi Naik 75 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bank BTN Siap Salurkan SSB Mulai Bulan Ini.

    Bank BTN Siap Salurkan SSB Mulai Bulan Ini.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN Pahala N Mansury mengatakan permintaan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bersubsidi meningkat. Sampai 25 Juni permintaan KPR subsidi BTN, kata dia, meningkat 75 persen.

    "Permintaan itu lebih tinggi dari KPR subsidi yang ada di bulan Mei," kata Pahala dalam diskusi virtual Ngobrol @Tempo, Kamis, 2 Juli 2020.

    Dia menilai pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB membuat kondisi ekonomi mulai berangsur-angsur pulih, termasuk permintaan kredit tersebut.

    "Jadi kami optimistis dengan pelonggaran PSBB ini meningkagkan aktifitas ekonimi dan juga permintaan kredit berangsur-angsur pulih kembali," ujarnya.

    Dia juga melihat dengan bank yang menyalurkan kredit pada segmen UMKM permintaan kredit modal kerja juga mulai ada. "Meski belum normal," kata dia.

    Adapun Pahala juga mengestimasikan hingga akhir Juni nilai restrukturisasi nasabah mencapai Rp 30 triliun. Hingga akhir Mei, kata dia, bank BTN sudah melaksanakan restrukturisasi senilai Rp 26 triliun.

    "Sejak Maret kami melihat dari sisi perbankan kami lakukan restrukturisasi. Keringanan dari OJK. Jumlah debitur yang melakukan restru cukup besar jumlahnya," kata Pahala.

    Dia menuturkan Bank BTN cukup beruntung karena 80 persen nasabah merupakan nasabah bank yang memang berpendapatan tetap. Tapi memang, kata dia, 60 persen dari portofolio yang dimiliki BTN memang merupakan masyarakat berpendapatan rendah.

    "Karena fokus utama dari bank BTN adalah menyalurkan KPR subsidi yang disalurkan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah," ujarnya.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.