TEMPO.CO, Jakarta - Dunia usaha menyambut positif rencana reshuffle atau bongkar ulang kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Penyebabnya, dunia usaha juga merasakan lambannya respon para menteri menghadapi pandemi Covid-19 ini.
"Dengan adanya reshuffle ini, ada secercah harapan," kata Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.
Ancaman reshuffle disampaikan sendiri oleh Jokowi dalam sidang kabinet 18 Juni 2020. Ancaman datang karena Jokowi marah dan jengkel melihat cara kerja menterinya yang masih normal, di tengah pandem. "Apa-apaan ini?" kata Jokowi.
Sidang ini sebenarnya dilakukan tertutup. Tapi 10 hari kemudian, 28 Juni 2020, Istana memutuskan untuk menyebarkan video ini ke publik. Barulah kemudian viral.
Sarman kemudian menyoroti kinerja menteri di bidang ekonomi. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lamban. Padahal, kata dia, saat pembentukan kabinet, sosok menteri yang diharapkan adalah yang memiliki kemampuan manajerial dan cepat mengeksekusi program.
Namun dengan adanya rencana reshuffle ini, Sarman menyebut kegalauan Jokowi dan dunia usaha bisa terjawab. "Semoga presiden mendapatkan figur yang tepat dan direspon positif pasar," kata dia.
Tak hanya Sarman, mantan Wakil Gubernur yang juga pengusaha Sandiaga Uno juga ikut merespon kekesalan Jokowi kepada para menterinya. Sandi pun mengkritik kinerja birokrasi pemerintahan Jokowi di masa pandemi ini.
“Birokrasi pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional ini berjalan sangat pelan, dan saya lihat ada banyak ruang perbaikan," kata Sandi dalam acara Indonesia Economic Forum di Jakarta, seperti dimuat dalam siaran pers pada Senin, 29 Juni 2020.
Jokowi, kata Sandi kemudian, juga menyampaikan kekecewaannya bahwa kementerian teknis masih sekedar doing business as usual. "Tidak sigap dalam mengeksekusi program itu,” kata Sandi.
Meski demikian, pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai kemarahan Jokowi sebenarnya menunjukkan kegagalan kepala pemerintahan mengendalikan para menteri.
“Jadi pidato Jokowi marah itu sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalannya sekaligus kekacauan mengendalikan para menteri," kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Juni 2020.
Pidato presiden yang marah itu, menurut Ubedilah Badrun, menunjukkan adanya kekisruhan di manajemen kabinet. “Itu menunjukkan betapa kacaunya manajemen Presiden dalam mendorong para menterinya untuk bekerja ekstra di tengah krisis,"katanya.
