TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah untuk mengendalikan produksi batu bara dalam negeri ini. Penyebabnya, permintaan luar dan dalam negeri sedang melemah, sehingga menimbulkan oversupply dan akhirnya harga di pasaran.
"Supaya ada balance supply dan demand," kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
Tahun ini, produksi batu bara ditargetkan sebesar 550 juta ton. 150 masuk ke pasar dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO). Hanya saja, permintaan dalam negeri juga sedang turun.
APBI memprediksi serapan hingga akhir tahun hanya 115 sampai 120 juta ton. Di sisi lain, ekspor juga belum memuaskan. Sampai 31 Mei 2020, realisasi ekspor baru mencapai 175,15 juta ton, dari target 400 juta ton.
Meski demikian, Hendra sadar tidak mudah mengendalikan produksi dalam negeri. Lantaran di tengah turunnya harga saat ini, sebagian produksi bahkan ada yang tetap menggenjot produksi.
Alasannya karena mereka ini menjaga market share mereka. Sebab, produsen batu bara dalam negeri kini harus berebut pasar global, dengan pemain dari Rusia, Australia, Amerika Serikat, hingga Kolombia. "Rusia misalnya, karena permintaan di Eropa turun, mereka masuk ke Jepang dan Cina," kata Hendra.
Indonesia memang tidak bisa menentukan sendiri harga batu bara di tingkat global. Namun sebagai eksportir terbesar, Hendra menyebut Indonesia seharusnya bisa memainkan peran dalam pengendalian harga.
Tak hanya Hendra, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menilai perlu ada rasionalisasi dan pengendalian produksi guna mencegah oversupply batu bara di basar. Sebab, kondisi ini akan menyebabkan kejatuhan harga semakin dalam.
Pertama karena Indonesia termasuk produsen dan eksportir utama batu bara di dunia. Kedua, pengendalian produksi penting untuk menjaga keseimbangan dan daya tampung lingkungan. "Mengurangi emisi dan dampak iklim," kata Maryati.
