Dirut MIND ID Diusir Politisi Demokrat, Ini Kronologinya

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Inalum Siap Kelola Tambang Freeport Indonesia

    Inalum Siap Kelola Tambang Freeport Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Orias Petrus Moedak terlibat perdebatan dengan Politisi Demokrat Muhammad Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa, 30 Juni 2020. Panasnya perdebatan itu sempat membuat Nasir mengusir Orias dari ruang rapat.

    Orias semula menjelaskan soal holding BUMN tambang atau MIND ID menerbitkan utang baru senilai US$2,5 miliar. Pinjaman itu untuk refinancing sejumlah utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di level induk atau Inalum. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk akuisisi 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

    “Kami refinance US$500 juta (yang jatuh tempo) tahun depan, dan US$500 juta untuk 2023. Total refinance itu US$1 miliar. Selebihnya kami gunakan untuk refinance utang anak usaha yang bunganya tinggi, dan US$500 juta untuk membeli Vale,” katanya.

    Dia menjelaskan refinancing utang obligasi yang akan jatuh tempo pada 2020 dan 2023, perseroan membeli langsung langsung obligasi dari pemegang obligasi. Kemudian, Inalum menawari pemegang obligasi dengan obligasi baru yang memiliki tenor lebih panjang.

    Dengan menerbitkan utang baru ini, beban bunga yang ditanggung perseroan lebih rendah 0,7 persen dari rerata beban bunga sebelumnya. Wahasil, saat ini rerata beban bunga yang ditanggung perseroan berada di kisaran 5,4 persen per tahun.

    “Kami tawarkan pemegang obligasi yang lama untuk jual, kita tukar dengan tenor yang lebih panjang. supaya kami tidak tertekan dari sisi cashflow. Yang sudah berhasil ditukar US$1 miliar,” ujarnya.

    Orias Petrus Moedak menjelaskan bahwa instrumen obligasi bukanlah utang dengan ikatan aset kolateral sebagai jaminan. Praktik penerbitan utang seperti ini, lanjutnya, adalah hal wajar dilakukan oleh korporasi di manapun.

    Namun, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir terus bertanya terkait kemampuan MIND ID membayar utang. Dia juga mempertanyakan cara dan mekanisme penerbitan utang obligasi yang tak menggunakan kolateral.

    “Kalau potensi default seperti apa? Tugas saudara adalah untuk memastikan masalah utang ini selesai, bukan menambah utang lagi, utang lagi. Kalau seperti itu lulusan SMA bisa duduk di kursi bapak,” kata Nasir.

    Orias menegaskan perseroan optimistis dapat membayar utang tersebut. Hal itu juga ditegaskan dengan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional terhadap perseroan dan surat utang itu.

    “Saya optimistis bisa bayar, dan semua yang beri pinjaman optimistis kami bisa bayar. Kalau harus ada utang lagi ya itu salah satu opsi. Kalau memang kita susah, tapi saya optimistis bisa bayar, dan pemegang pinjaman juga optimistis,” ujar Orias.

    Orias juga menegaskan bahwa perseroan miliki posisi kas yang kuat, tercermin dari posisi kas saat ini yang mencapai Rp 42 triliun. Dengan produktivitas ke depan, dia menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran terkait penerbitan utang ini.

    Namun Nasir terus mencecar Orias dengan pertanyaan serupa. Nasir menanyakan perihal kesanggupan perusahaan membayar utang dan meminta data dengan detil.

    Orias Petrus Moedak memotong pembicaraan dengan menjawab akan menyampaikan datanya. Namun Nasir meminta Orias keluar dari ruangan rapat bila tak lagi membawa data dalam rapat dengan DPR.

    Orias menanggapi Nasir. Ia mengatakan akan keluar dari ruang rapat bila diminta dan bila mendapat restu pimpinan rapat. Kondisi rapat memanas hingga Nasir menggebrak meja.

    "Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak keluar dari ruangan ini," kata Nasir di Komisi VII DPR Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.

    Ketegangan debat tersebut mulai surut ketika Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin angkat bicara. Dia meminta RDP dilanjutkan dengan paparan lebih lanjut dari MIND ID dan tanggapan dari anggota Komisi VII DPR RI lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.