DJP Catat Lebih dari Enam Perusahaan Siap Pungut Pajak Digital

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pajak membereskan meja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Dua, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan mulai 16 Maret sampai dengan 5 April 2020, pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. TEMPO/Tony Hartawan

    Petugas pajak membereskan meja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Dua, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan mulai 16 Maret sampai dengan 5 April 2020, pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direkrorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan lebih dari enam entitas bisnis bersedia ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor pajak pertambahan nilai (PPN) dari pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

    "Terakhir diumumkan ada enam yang ditunjuk. Dan mungkin akan lebih dari enam, karena diskusi terus kami lakukan hingga perkembangan terakhir," kata Yoga dalam diskusi virtual, Selasa, 30 Juni 2020

    Menurutnya, komunikasi dan sosialisasi terus dijalin DJP kepada pelaku usaha PMSE asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN.

    Sebelumnya, dia memastikan pelaku usaha PMSE asing yang menjadi pemungut dan penyetor PPN ada enam entitas bisnis. Yoga mengatakan hal itu terjadi karena DJP terus melakukan pembicaraan dan sosialisasi kepada banyak pelaku usaha yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi penyetor PPN ke kas negara.

    Kendati begitu, Yoga enggan membeberkan potensi nilai pungutan PPN PMSE asing tersebut, karena merupakan hal baru bagi DJP. Menurutnya, saat ini DJP fokus untuk memastikan langkah penerapan kebijakan berjalan dengan baik.

    Yoga menuturkan hal utama bagi otoritas pajak adalah lancarnya sistem administrasi PPN PMSE baik dari sisi otoritas dan sisi pelaku usaha. Dia berharap dua sisi itu berjalan dengan baik dalam memulai pemungutan PPN PMSE asing yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020.

    Sebelumnya, DJP merilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2020 sebagai panduan teknis penerapan PPN PMSE dari luar negeri. Salah satu isinya penunjukan sebagai pemungut PPN dilakukan terhadap pelaku usaha e-commerce atau PMSE yang memiliki nilai transaksi penjualan produk digital di Indonesia lebih dari Rp 600 juta dalam setahun.

    Penunjukan sebagai pemungut PPN, juga dilakukan pada pelaku usaha PMSE yang memiliki traffic atau pengakses di Indonesia lebih dari 12 ribu dalam satu tahun.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.