Sri Mulyani: RI Dipaksa Cari Alternatif Pembiayaan karena Pandemi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai instrumen keuangan dipaksa menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan mendesak. Menurutnya, kebutuhan pengeluaran yang membengkak besar untuk menangani penyebaran Covid-19 dan menyelamatkan ekonomi yang terpuruk

    Akibatnya, penerimaan negara mengalami penurunan tajam dan defisit melebar menjadi di atas 6 persen. "Secara hati-hati pemerintah dipaksa mencari alternatif pembiayaan secara bijaksana," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Selasa, 30 Juni 2020.

    Pandemi Covid-19, kata dia, telah mengubah dan menciptakan kebiasaan baru dalam melihat prioritas dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

    Hal itu dia sampaikan dalam diskusi bertema Post Covid19 Crisis: Implications for Financial Stability, Financial Inclusion, Gender Equality, and International Development. Sri Mulyani berbagi pelajaran berharga dari pandemi Covid-19 bagi Indonesia.

    Diskusi berlangsung bersama Vice President and Chief Economist, World Bank Group Carmen Reinhart dan dimoderatori Chair, OECD Development Assistance Committee Susanna Morehead.

    Sri Mulyani menuturkan pandemi Covid-19 bukan sebuah guncangan dalam jangka waktu pendek. Dia melihat dalam waktu singkat guncangannya telah menghantam ekonomi dengan luar biasa.

    "Kita dipaksa untuk berubah dan mengembangkan teknologi mengatasi kendala akibat dari protokol jaga jarak," ujarnya.

    Transaksi juga beralih menggunakan teknologi digital sehingga tidak ada kontak fisik. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang selanjutnya mentransformasi ekonomi ke digital.

    Dia mengatakan ketika pelaku UMKM mengalami keterpurukan, hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Pemerintah menyediakan fasilitas restrukturisasi untuk kredit UMKM selama enam bulan, khususnya kredit ultra mikro agar mereka segera bangkit kembali.

    Menurutnya, banyak pelaku UMKM dan peminjam modal usaha tersebut adalah wanita, sehingga dukungan itu juga sekaligus merupakan dukungan bagi inklusi keuangan dan kesetaraan gender dan peran wanita dalam membangkitkan ekonomi rumah tangga.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.