Penjualan Daya Listrik PLN di Lombok Drop hingga 10 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian BUMN Pastikan PLN Siap Jaga Pasokan Listrik.

    Kementerian BUMN Pastikan PLN Siap Jaga Pasokan Listrik.

    TEMPO.CO, Mataram - Penjualan daya listrik PLN di Sektor Lombok terdampak akibat pandemi Covid-19. Jika beban puncak sebelum adanya pandemi Covid-19 mencapai maksimal 250 megawatt (MW) kini turun hingga menjadi 235 MW. Penurunan ini disebabkan tidak beroperasinya usaha pariwisata di kawasan wisata Senggigi. 

    ''Dari daya mampu sistem Lombok 308 MW semalam beban puncaknya 235 MW. Padahal biasanya bisa mencapai 250 MW. Sehingga ada cadangan tidak terpakai 73 MW," kata Dony Noor Gustiarsyah Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram di kantornya, Selasa 30 Juni 2020.

    PLN Lombok mengalami penurunan pendapatan hingga 10 persen dari semula Rp 128 miliar - Rp 134 miliar. PLN juga kehilangan pendapatan akibat stimulus yang diberikan oleh pemerintah selama bulan Maret - September 2020 mendatang.

    Menurut dia, jumlah pelanggan di Lombok mencapai 1.122 889 konsumen. Sebanyak 96 persen adalah pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang memperoleh mendapatkan keringanan pembayaran 50 persen.  

    Dony Noor Gustiarsyah mengatakan pemakaian daya listrik oleh pelanggan bisnis turun 15 - 20 persen karena tidak ada operasi sama sekali. ''Kesemuanya meminta penurunan hingga situasi ekonomi pulih,'' ujarnya.

    Ada penurunan karena juga ada stimulus ekonomi - pengurangan pembiayaan pelanggan subsidi listrik 450 VA - 900 VA. Ada yang gratis dan ada yang dipotong 50 persen. Pendapatan PLN mengalami penurunan 12 persen.  Juga karena penurunan pemakaian di sisi bisnis. Pendapatan Rp 128 miliar - Rp 134 miliar.

    SUPRIYANTHO KHAFID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.