Puan Maharani Minta BPK dan BPKP Punya Sense of Crisis yang Sama

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Maret 2020. Rapat tersebut beragendakan penyampaian pidato ketua DPR dan laporan Komisi XI mengenai hasil fit and proper test tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Maret 2020. Rapat tersebut beragendakan penyampaian pidato ketua DPR dan laporan Komisi XI mengenai hasil fit and proper test tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki kesamaan sense of crisis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Musababnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo untuk pemberian stimulus hingga pemulihan ekonomi nasional.

    "Ini untuk memastikan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan peruntukannya," ujar Puan Maharani di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2020.

    Puan mengatakan, penguatan sinergi serta komunikasi BPK dengan mitranya penting dilakukan sebagai langkah untuk memitigasi adanya masalah di masa mendatang. Apalagi, kata dia, saat ini BPK memiliki tantangan besar untuk mengawasi penggunaan anggaran di tengah situasi pandemi.

    Lebih lanjut, Puan pun meminta BPK secara intensif memelototi arus keluar dana penanganan wabah di kementerian dan lembaga dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. "Dalam kondisi luar biasa perlu langkah cepat namun terukur," ucapnya.

    Pimpinan DPR hari ini mengundang Ketua serta Anggota BPK untuk menghadiri acara bincang-bincang terkait pengawasan anggaran pandemi corona. Selain Puan, acara itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Muhaimin Iskandar. Adapun dari pihak BPK, tampak lima pejabat yang hadir di lokasi.

    Ketua BPK Agung Firman Sampurna, seusai persamuhan mengatakan, entitasnya akan menjalankan pengawasan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami juga sudah memiliki prosedur untuk dapat segera melakukan tindak lanjut apabila ada masalah," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.