Sindir Sri Mulyani, Andre Rosiade : Menteri Terbaik, Hobi Utang

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade kembali menyindir orang pemerintah, kali ini yang  disinggung adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) pada hari ini, 30 Juni 2020, Andre mengungkapkan bahwa Sri Mulyani dianggap orang yang lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah.

    "Jangan diulur-ulur. Katanya Menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri tapi juga ke BUMN kita," kata Andre sambil menyampaikan tanggapannya soal utang pemerintah kepada perseroan.

    Adapun, KAI menyampaikan kekurangan bayar pemerintah dalam kontrak public service obligation (PSO) mencapai Rp 257 miliar, sementara Jasa Marga menyampaikan nilai utang pemerintah dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol mencapai Rp 5,02 triliun.

    Andre mengatakan, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun yang sama, harusnya Sri Mulyani bisa segera menganggarkan keuangan negara guna membayarkannya ke BUMN. Hal itu dikarenakan, kata Andre, perusahaan pelat perah tersebut membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.

    Menurut Andre, pemerintah mempunyai kebiasaan buruk yakni suka berhutang dengan berbagai pihak. Menurutnya, BUMN juga selalu dibebankan dengan tugas negara, tapi pemerintah justru menumpuk utang dari tahun ke tahun.

    Ke depannya, Andre berharap pemerintah memperhatikan betul 'kebiasaan' berutang kepada banyak BUMN. Dia juga meminta agar kesimpulan rapat kali ini jadi teguran yang tegas untuk Sri Mulyani agar tidak hobi berutang.

    "Ini supaya jadi kesimpulan rapat ke depan, sekali lagi kita harus tegas kepada Menteri Keuangan, katanya terbaik, jangan hobi berutang kepada BUMN-BUMN kita," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.