DPR Minta BPK Pastikan Realokasi Anggaran Covid Akuntabel

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat beragendakan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI, dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas keterangan Pemerintah terhadap kerangka ekonomi macro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tanun anggaran 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. Rapat beragendakan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI, dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas keterangan Pemerintah terhadap kerangka ekonomi macro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tanun anggaran 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pengelolaan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat pimpinan DPR bersama BPK pada Selasa, 30 Juni 2020.

    "Pengawasan dan pemeriksaan diharapkan dilakukan BPK untuk memastikan pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh kementerian dan lembaga memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel mengingat seluruh lembaga melakukan refocusing anggaran," tutur Puan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan.

    Puan menyebut, pengawasan anggaran di tengah pandemi menjadi tantangan besar bagi lembaga audit negara. Musababnya, langkah itu dijalankan saat pemerintah juga tengah melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak pagebluk.

    Dengan begitu, dalam kondisi yang luar biasa, Puan mengatakan BPK harus melakukan proses pengawasan serta pemeriksaan yang cepat. Namun, kata dia, mesti tetap terukur.

    Di samping itu, Puan pun meminta lembaga auditor untuk memitigasi penggunaan dana Covid-19 agar akuntabel dan tepat sasaran.
    "Kami harap komunikas stakeholder harus ditingkatkan untuk bisa menjaga pemanfaatan anggaran," katanya.

    Terakhir, Puan meminta BPK memiliki persamaan sense of crisis dengan BPKP dalam mengawal dana realokasi. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan entitasnya akan menjalankan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    "Kami juga sudah memiliki prosedur untuk dapat segera melakukan tindak lanjut apabila ada masalah," ucapnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.