Jokowi Siapkan Lahan 4.000 Ha, Asing Bisa Langsung Masuk

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi wisata dengan konsep

    Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi wisata dengan konsep "one stop tourism" di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 25 Juni 2020. Presiden Jokowi mengecek persiapan pariwisata berkonsep "one stop turism" sebagai langkah penerapan tatanan normal baru. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melayani para investor dan perusahaan asing yang ingin merelokasi usahanya ke Indonesia dengan sebaik-baiknya. Khususnya, dalam mengurus masalah pembebasan lahan yang selama ini terbilang rumit.

    Pemerintah, kata Jokowi, telah menyiapkan 4.000 hektar lahan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk tahap awal, sebanyak 450 hektar sudah siap digunakan.

    "Bagi yang belum memiliki lahan, silakan nanti gunakan kawasan industri di Batang ini. Misalnya, LG mau pindah besok, udah langsung masuk. Enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari kepala BKPM. Tentu saja nanti dibantu Gubernur dan Bupati yang ada di sini," ujar Jokowi via telekonferensi dari Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020.

    Jokowi menginginkan urusan perizinan tidak berbelit-belit dan dipersulit di tengah pandemi Covid-19 ini. Semakin cepat perusahaan asing masuk di kawasan industri Batang, kata Jokowi, maka semakin cepat pula lapangan pekerjaan terbuka.

    "Kenapa kita buka kawasan industri di batang ini? Satu aja jawabannya. Kita ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, saya sudah perintahkan kepada Kepala BKPM, berikan pelayanan sebaik-baiknya bagi industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, baik itu dari Jepang, Taiwan, Korea, Amerika dan dari negara manapun," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.