Pendapatan PT KAI Jeblok dari Rp 23 M jadi Rp 300 Juta per Hari

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memasuki kereta yang akan diberangkatkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. PT KAI kembali mengoperasikan kembali kereta api jarak jauh per-hari ini dengan beberapa persyaratan untuk calon penumpang, setelah berhenti operasi sementara disaat PSBB. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas memasuki kereta yang akan diberangkatkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. PT KAI kembali mengoperasikan kembali kereta api jarak jauh per-hari ini dengan beberapa persyaratan untuk calon penumpang, setelah berhenti operasi sementara disaat PSBB. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI buka-bukaan mengenai kondisi perseroan saat terdampak pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan pendapatan drastis. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, merebaknya virus Corona membuat perseroan tidak bisa beroperasi secara optimal.

    "Jadi dalam kondisi normal kami tiap hari angkutan penumpang bisa mendapatkan sekitar Rp 23 miliar dalam satu hari. Sekarang ini hanya sekitar Rp 300-an juta atau Rp 400 juta," kata Didiek rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Selasa, 30 Juni 2020.

    Dalam hitungannya, saat ini operasional perseroan hanya tersisa 7 persen. Didiek mengungkapkan, kondisi seperti ini telah telah terjadi sejak awal Maret tahun 2020. Kala itu pihaknya hanya bisa mengoperasikan kereta komuter dan lokal. Walaupun kini kereta api jarak jauh sudah beroperasi dengan protokol kesehatan, minat masyarakat kembali menggunakan kereta api tak langsung kembali tumbuh.

    Oleh karena itu, Didiek berharap utang dari pemerintah kepada PT KAI bisa segera dibayar. Utang pemerintah yang merupakan kekurangan pembayaran pemerintah dalam penugasan perseroan menyelenggarakan public service obligation (PSO). 

    Adapun dalam kontrak keduanya pemerintah memberikan subsidi atas selisih tarif tiket keekonomian pada kereta kelas ekonomi, dan kereta rel listrik (KRL). Penugasan ke perusahaan pelat merah untuk melakukan subsidi tiket tahun 2015, 2016 dan 2019 dan nilainya yang belum dibayar mencapai Rp 257,87 miliar. 

    Bila pemerintah membayar utangnya ke PT KAI, Didiek optimistis likuiditas perusahaan bakal terbantu. "Pembayaran utang ini akan memberikan keyakinan bagi stakeholder KAI seperti masyarakat, kreditur, mitra dan lainnya akan kepastian kolektabilitas piutang pemerintah sehingga akan meningkatkan kepercayaan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.