Ma'ruf Amin Minta Industri Asuransi Syariah Hindari Gagal Bayar

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres

    Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres

    TEMPO.CO, JakartaWakil Presiden Ma'ruf Amin meminta industri asuransi syariah menghindari persoalan gagal bayar klaim asuransi milik nasabah karena salah dalam pengelolaan investasi perusahaan. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik atau good corporate governance dalam industri asuransi syariah.

    "Penerapan aspek good corporate governance yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi, seperti kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi," kata Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.

    Penerapan tata kelola usaha yang baik, menurut Ma'ruf Amin, dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen asuransi syariah.

    Ma'ruf Amin juga menekankan agar industri asuransi syariah harus dapat mencari potensi yang selama ini belum disediakan, sehingga pertumbuhan asuransi syariah dapat meningkat dan semakin dikenal masyarakat. "Industri asuransi syariah harus lebih banyak meningkatkan inovasi-inovasi produknya untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah."

    Untuk menjadikan asuransi syariah menjadi inklusi, Ma'ruf Amin meminta industri jasa keuangan syariah itu menggalakkan strategi pemasaran supaya kesadaran masyarakat terhadap produk tersebut meningkat. "Eksposur industri syariah perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan awareness terhadap produk dan industri asuransi syariah."

    Dengan strategi tersebut, Ma'ruf Amin berharap industri keuangan syariah dapat bertahan dan berkembang di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.