Alasan NTT Bakal Larang Pengusaha Buka Hotel di Kampung Adat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah adat Mbaru di Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur. TEMPO

    Rumah adat Mbaru di Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josep A. Nae Soi mengatakan pemerintah provinsi setempat akan melarang pengusaha membangun hotel atau tempat menginap lainnya di kawasan kampung adat. Pernyataan itu ia ungkapkan dalam rapat Panja Pemulihan Pariwisata bersama Komisi X DPR, Senin, 29 Juni 2020.

    "Homestay tidak akan diberikan ke swasta, pelaku usaha. Tapi untuk rakyat," ujar Josep melalui saluran virtual.

    Dia menjelaskan, pemerintah akan mendorong masyarakat di kawasan kampung-kampung adat memanfaatkan rumahnya sebagai tempat singgah untuk wisatawan. Dengan begitu, perekonomian warga daerah setempat akan bergerak lebih cepat setelah sektor wisata memasuki era pemulihan akibat adanya pandemi.

    Saat ini, terdapat sejumlah kampung adat populer di NTT. Manggarai Barat, misalnya, memiliki destinasi unggulan Kampung Wae Rebo. Kemudian, Bajawa di Kabupaten Ngada memiliki kampung adat megalitikum bernama Kampung Bena. Sedangkan Sumba Barat mempunyai Kampung Rotenggaro yang terkenal dengan kuburan batunya.

    Adapun seluruh destinasi wisata di NTT telah dibuka pada 15 Juni 2020 kecuali Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo. Josep menerangkan, pembukaan kompleks wisata Komodo masih menanti arahan dari pemerintah pusat.

    Seiring dengan pengaktifan kembali objek wisata, ia mengatakan masyarakat telah dilatih untuk meningkatkan nilai tambahnya. Selain menyiapkan akomodasi, masyarakat memperoleh pelatihan dari sisi amenitas untuk pembuatan cenderamata sebagai oleh-oleh. Dia berharap, setelah pariwisata NTT bergeliat kembali, minat pelancong untuk membeli buah tangan semakin tinggi.

    Sembari menyiapkan sumber daya manusia, kata Josep, pemerintah terus mengejar target penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di titik yang menjadi fokus prioritas pembangunan nasional. “Kami harus lakukan pembangunan aksesibilitas untuk menunjang pariwisata,” tuturnya.

    Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp 6,4 triliun untuk pengembangan lima destinasi superprioritas yang masuk kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dari total anggaran itu, Labuan Bajo memperoleh jatah sebesar Rp 1,31 triliun.

    Dukungan tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Adapun posisi proyek-proyek pengembangan infrastruktur Labuan Bajo saat ini sudah terkontrak.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.